Rakornas yang digelar oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pemantapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019, berlangsung di Ballroom Sandeq Hotel Claro Makassar, Selasa (12/2).

Ini Enam Kerawanan Pemilu yang Butuh Perhatian Menurut Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum

Selasa, 12 Februari 2019 | 16:31 Wita - Editor: Irwan AR - Reporter: Muhammad Fardi - GoSulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Soedarmo menyebut enam hal yang perlu menjadi perhatian pada kerawanan Pemilu 2019 mendatang.

Hal ini diungkapkan pada rapat koordinasi nasional bidang kewaspadaan Nasional sebagai bentuk persiapan pemetaan Pemilu 2019 di Hotel Claro, Jalan AP. Pettarani, Makassar (12/2/2019).

“Pertama, konflik pendukung, isu SARA, Hoax dan konflik batas wilayah,” kata Soedarmo pada kegiatan yang dihadiri Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia Timur itu.

Permasalahan kedua, pemilih ganda dan perekaman KTP. Ketiga, mobilisasi ASN dan penggunaan fasilitasi negara.

“Keempat, netralitas penyelenggara pemilu dan penyelenggara pemilu yang terkena sanksi dan keenam, distribusi logistik, penerbitan alat peraga kampanye dan pengamat TPS (Tempat Pemungutan Suara,” ucap Soedarmo.

Kegiatan Rakornas ini dilaksanakan dengan harapan terciptanya iklim demokrasi yang baik. Dimana pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan Pemilu bisa saling bersinergi.

“Saya berharap rakornas ini dapat mewujudkan sinergitas yang kuat dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan pemilu, dalam upaya menciptakan pemilu demokratis dan damai,” tandasnya.(*)


BACA JUGA