Tujuh Kepala Daerah se Indonesia yang tergabung Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi Indonesia (AKKOPSI) menandatangani Deklarasi Makassar. di hotel The rinra Makassar, Selasa (12/2/2019)

Komitmen Tuntaskan Sanitasi Nasional, 7 Kepala Daerah Tandatangani “Deklarasi Makassar”

Selasa, 12 Februari 2019 | 16:56 Wita - Editor: Irwan AR - Reporter: Dila Bahar - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Sebanyak Tujuh Kepala Daerah se Indonesia yang tergabung Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi Indonesia (AKKOPSI) menandatangani Deklarasi Makassar.

Deklarasi Makassar ini salah satu rangkaian kegiatan Advocacy and Horizontal Learning (AHL) :”Menuju ODF Provinsi dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang Aman-Penerapan Sanitasi Skala Kabupaten/Kota yang Inklusif yang di gelar di The Rinra Hotel Makassar, Selasa (12/2/2019).

Ketua umum AKKOPSI sekaligus sebagai Wali Kota Makassar, Mohammad Ramadhan Pomanto berharap Advocacy and horizontal learning (AHL) dapat membangun momentum dan memperkuat komitmen bersama. Selain itu, juga sekaligus sebagai wadah untuk saling berbagi pengalaman antar daerah untuk mencapai target nasional maupun daerah masing-masing yang didalamnya termasuk pengelolaan air limbah domestik yang aman.

“Sanitasi menyangkut kehidupan dasar masyarakat banyak. Deklarasi Makassar adalah gerakan tersistem yang gaungnya untuk seluruh negeri” ujar Danny Pomanto.

Penandatanganan deklarasi ini sebagai komitmen satu suara tuntaskan sanitasi sekaligus mendorong gerakan nasional dan upaya bersama untuk pembangunan sanitasi di Indonesia.

Komitmen lainnya yakni bersama sama mewujudkan Stop BABS (Buang Air Besar Sembarangan) 100 persen di daerah masing-masing.

Dalam acara ini, hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro sebagai pembicara kunci. Ia menjelaskan bahwa sebagai sebagai kebutuhan dasar manusia dan prasyarat kehidupan yang sehat dan layak, air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas pembangunan Indonesia.

Komitmen ini di tunjukkan Pemerintah Indonesia dengan memasukkan pembangunan air minum dan sanitasi ke salam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga Sustainable Development Goals (SDGs).

“Kami menyadari pembangunan air minum dan sanitasi sangat erat kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, mencegah stunting, menghapuskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM serta membangun perekomian berkelanjutan,” ujar Bambang Brodjonegoro dalam sambutannya.

Adapun ke-7 Kepala Daerah yang melakukan penandatanganan di antaranya Wali Kota Parepare, Wali Kota Makassar, Bupati Sumbawa Barat, Bupati Sumbawa Timur, Bupati Gowa, Bupati Pringsewu dan Wali Kota Surakarta. (*)


BACA JUGA