MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Masa jabatan komisioner Komisi Informasi (KI) Sulsel periode 2015-2019 tidak lama lagi akan berakhir, tepatnya pada Agustus mendatang. Agar KI Sulsel tetap berkesinambungan, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) memfasilitasi proses rekrutmen atau seleksi untuk calon komisioner KI baru periode 2019-2023.

Untuk kepentingan proses rekrutmen tersebut, Kepala Dinas Kominfo SP, Andi Hasdullah didampingi Kepala Sekretariat KI Sulsel, Badaruddin melakukan konsultasi ke KI Publik Pusat di Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Mereka diterima Ketua KI Publik Pusat, Gede Narayana bersama salah seorang komisioner Wadah Satria Ummat.

Andi Hasdullah melaporkan jika tahapan seleksi mulai akan dibuka 9 April mendatang. Timsel yang akan melaksanakan proses seleksi berjumlah lima orang, diantaranya Kadis Kominfo SP sebagai Ketua Timsel, satu dari unsur akademisi, satu dari KI Publik Pusat yakni Wadah Satria Ummat, satu dari perwakilan masyarakat, dan satu lagi dari unsur media.

“Jadi kami sudah mempersiapkan proses seleksi yang tahapannya sudah disusun,” kata Andi Hasdullah. 

Dimulai pada 9 April mendatang dengan rapat untuk persiapan seleksi bersama seluruh timsel. Kemudian 10 April, proses seleksi akan diumukan di media massa baik media cetak maupun online dengan harapan, lebih banyak peminatnya, lebih banyak pilihan. Sementara proses pendaftaran mulai akan dibuka pada 15 April mendatang.

Hasil koordinasi dengan KI Pusat disepakati proses rekrutmen harus berjalan sesuai jadwal sehingga tidak terjadi kekosongan. 

Alasanya, karena tugas para komisioner KI sangat strategis untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa informasi. Baik itu melalui mediasi maupun judikasi non litigasi.

Dalam pertemuan itu, ditekankan agar bisa memilih komisioner yang berkualitas, kompeten, dan berintegritas.

Sementara Ketua KI Pusat, Gede Narayana berharap dalam penilaian komisioner, tidak hanya pada dimensi kecerdasan saja, tapi juga melihat dimensi kemampuan kerjasama. Alasannya karena pekerjaan komisioner  adalah pekerjaan kolegial, kerja tim. Untuk apa cerdas kalau komisioner yang terpilih nantinya tidak bisa bekerjasama dengan tim. Itu akan berpengaruh pada kinerja KI.

Gede Narayana menilai, sejauh ini Sulsel  memiliki komitmen tinggi terhadap keterbukaan informasi. “Saya berharap tidak ada penundaan dalam seleksi KI Sulsel. Saya sudah beri rekomendasi kepada Wadah mewakili KI Pusat,” ungkap Gede Naraya.

Dia juga berpesan agar melakukan proses seleksi dengan transparan dan akuntabel. Di dalam membuat SK, tetap mengacu dan merujuk pada Peraturan Komisi Informasi (Perki) yang sudah resmi masuk dalam lembaran negara. 

Terkait besarnya animo masyarakat untuk di Sulsel yang akan mendaftar menjadi calon Komisioner KI Sulsel, Gede Narayana mengapresiasi.

Namun kata dia, harus diperhatikan bahwa komisioner adalah jabatan publik bukan sekadar lowongan bagi pencari kerja. Jadi, diharapkan orang-orang yang punya kompetensi dan terbaik yang bisa terpilih.

Selain melakukan konsultasi terkait rencana rekrutmen calon komisioner KI Sulsel, kesempatan itu juga digunakan untuk menyerahkan Laporan Tahunan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2018, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Sulsel ke Kementerian Dalam Negeri, Jumat (5/4/2019).(*)

---