MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Senior Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) meminta Kapolda Sulsel, Irjen Pol Mas Guntur Laupe untuk mundur dari jabatannya jika tidak mampu membina anggotanya di wilayah hukum Sulawesi Selatan. Hal ini ditegaskan oleh eks Panglima GAM, Rahmat Ardiansyah menyusul tindakan represif aparat kepada massa aksi yang melakukan unjuk rasa di depan Mapolrestabes Makassar, Rabu kemarin (4/12/2019).

Menurut Rahmat, arogansi ditubuh kepolisian kembali terjadi di wilayah Polda Sulawesi Selatan, belum kering luka mahasiswa yang dipukul tameng serta digilas baracuda di Kota Makassar beberapa bulan lalu, kini tindakan represif itu kembali terjadi didepan Markas Polrestabes Makassar.

“Sikap represif aparat seperti itu sangat mencoreng nilai-nilai luhur sulawesi selatan, Sipakatau, Sipakainge dan Sipakalabbi nampak tak dimiliki segelintir oknum-oknum kepolisian Polda Sulsel. Sungguh ironi, jika Kapolda Mas Guntur yang tak lain adalah putra daerah dianggap gagal dalam mengimplementasikan nilai-nilai luhur itu kepada anak buahnya,” tegas Rahmat, Kamis (5/12/2019).

Diungkapkan Rahmat, bahw rentetan kejadian kekerasan aparat kepada pengunjuk rasa di Sulawesi Selatan akhir-akhir ini makin memperihatinkan, Kapolda semestinya sudah harus melakukan evaluasi total kepada bawahannya, khususnya kepada Kapolres & Kasatreskrim Polrestabes Makassar. Jika cara-cara penanganan aksi unjuk rasa acap kali mengedepankan kekerasan maka justru akan terus memancing gerakan yang lebih besar.

“Demokrasi yang diintimidasi justru akan melahirkan perlawanan yang lebih massif, itu sudah rumus baku yang tak bisa ditawar-tawar. Seharusnya aparat polisi yang kerap mengedepankan tindakan represif untuk belajar lagi tentang sejarah gerakan reformasi 98, adanya institusi Polri yang berdiri sendiri karna buah dari perjuangan demokrasi,” ujarnya.

“Jika hal-hal seperti ini saja tak dipahami seorang polisi maka bagaimana kita bisa bersinergitas dalam mewujudkan stabilitas keamanan serta kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum? Kejadian represif akhir-akhir ini harus betul-betul menjadi pelajaran penting kepada Kapolda Sulsel, jangan sampai ada bawahan yang bertindak diluar koridor SOP pengamanan unjuk rasa. Sekali lagi, Kapolda harus evaluasi total Kapolrestabes Makassar beserra jajarannya,” imbuh Rahmat.

Apalagi dalam waktu dekat ini, lanjutnya, ada monentum peringatan hari besar tanggal 9 dan 10 Desember, setiap tahun diperingati seluruh dunia tentang peringatan Hari Anti Korupsi & Peringatan Hari HAM.

“Kita semua berharap tindakan-tindakan represif itu tak terulang lagi,” tandasnya.(*)

---