FOTO: Reses Komisi VI DPR RI di Baruga Karaeng Pattingalloang, Sulsel/Rabu, 18 Desember 2019/Ist
#

Bupati Wajo Keluhkan Kelangkaan Pupuk ke DPR RI

Kamis, 19 Desember 2019 | 12:45 Wita - Editor: Muhammad Fardi -

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Bupati Wajo Amran Mahmud menyampaikan kebutuhan masyarakat Wajo ke DPR RI, khususnya keterbatasan pupuk bersubsidi untuk para petani. Hal itu disampaikan secara tertulis saat menghadiri reses Komisi VI DPR RI di Baruga Karaeng Pattingalloang, Rabu (18/12/2019).

Amran mengatakan, di Wajo ada banyak petani tambak dan perkebunan. Dimana pupuk dinilai adalah hal penting untuk hasil pertanian mereka lebih produktif.

pt-vale-indonesia

“Kita memiliki petani tambak dan perkebunan, dimana pupuk subsidi untuk petani tersebut terbatas sehingga terkadang disalah gunakan,” kata Amran.

Dia menjelaskan, khusus pupuk tambak bahkan sudah habis dan hal ini sudah berlangsung lama. Tidak hanya itu, lasan transportasi kadang menjadi alasan pupuk tambak lambat didistribusi ke Wajo.

“Pupuk tambaknya tidak cukup, ini sudah berlangsung cukup lama termasuk keterlambatan dengan alasan transportasi kapal diharapkan tidak terjadi, karena mempengaruhi hasil produksi pertanian kita,” ungkapnya.

Tidak hanya itu saja, Amran juga menambahkan terkait dengan UMKM kedepan. Menurut dia ada pembinaan SDM termasuk mencetak interpreneur baru dan pengelolaan koperasi yang bisa mengembangkan usaha usaha yang lain.

“Selama ini koperasi kesannya hanya simpan pinjam ini perlu mendapat perhatian,” ungkapnya.

Diketahui, pada kegiatan itu turut hadir Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel, serta OPD Kabupaten dan Kota terkait.

Ketua Tim Reses Komisi VI DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, kunjungan kerja Reses masa persidangan 1 tahun 2019 – 2020 ini merupakan agenda setiap komisi DPR RI setiap tahunnya.

“Tujuannya tentu mangakomodir usulan atau kebutuhan dari Kabupaten dan Kota,” ungkap Syarif.

Dalam kesempatan itu, penyampaian usulanbdan pemaparan diawali oleh BUMN, dilanjutkan Bupati dan Wali Kota untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat.(*)


BACA JUGA