Dirjen PHU) Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag secara langsung meresmikan penggunaan Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Jalan Seroja Kota sengkang, di Kota Sengkang Kab. Wajo Sulsel kemarin, Selasa (18/2/2020)
#

Dirjen PHU Kemenag RI: Masuk Gedung Ini, Keluar Sudah Punya Nomor Porsi

Rabu, 19 Februari 2020 | 22:52 Wita - Editor: Andi Nita Purnama -

WAJO, GOSULSEL.COM — Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Direkur Jenderal Penyelenggaraan haji dan umrah Kemenag RI (Dirjen PHU) Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag saat menyampaikan arahan pada acara peresmian Gedung Pusat Layanan haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Kota Sengkang Kabupaten Wajo, Selasa (18/2/2020) kemarin.

“Gedung PLHUT berlantai dua ini dibangun dengan skema bantuan SBSN (Surat Berharga Syariat Negara), yang pemanfaatannya dikembalikan untuk kemaslahatan umat khususnya peningkatan layanan haji dan umrah. Dari 16 daerah yang mendapat alokasi pembangunan PLHUT, Kabupaten Wajo merupakan satu-satunya dan pertama di Provinsi Sulawesi selatan,” ungkapnya disambut tepuk tangan oleh seluruh hadirin.

Mantan Kakanwil Yogyakarta ini juga menyamaikan terima kasih kepada Kejari dan jajarannya yang telah mengawal dan mengawasi proses dan pembangunan PLHUT ini. Dan secara khusus juga beliau menghaturkan terima kasihnya kepada Pemda Kab. Wajo, Forkopimda dan masyarakat Wajo atas respon positifnya terkait keberadaan pusat layanan haji dan umrah ini.

Prof. Nizar Ali membeberkan munculnya gagasan PLHUT ini diawali dari keprihatinan melihat sarana dan prasarana pelayanan haji dan umrah yang menyedihkan khususnya di kabupaten kota, termasuk layanan pembatalan haji, biometrik, BPS dan lainnya yang terkait terkait haji dan umrah, yang dituntut memberikan pelayanan maksimal dengan segala keterbatasan fasilitas, sementara layanan ini merupakan layanan dasar yang sangat didambakan oleh banyak orang.



Karenanya, kata Nizar Ali, PLHUT ini hadir untuk memberikan layanan one stop service, jadi calon jemaah haji kita begitu memasuki gedung ini, dalam sehari sudah bisa dapat memiliki nomor porsi haji, karena didalamnya semua layanan terkait haji dan umrah sudah disiapkan dalam satu atap.

Di moment peresmian tersebut, Nizar Ali juga menjelaskan terkait penambahan kuota haji. Beliau menjelaskan bahwa, bukannya kita menolak adanya penambahan kuota haji, tapi kondisi saat ini khususnya terkait fasilitas di Arab Saudi belum memungkinkan kita untuk menerima penambahan kuota begitu saja, soalnya titik krusial saat ini yang menjadi alasan untuk berpikir ulang guna menambah kouta haji adalah wilayah Mina yang sangat terbatas space nya.

“Kalau dipaksanakan untuk diterima penambahan kuota tersebut, yang ada bukannya memudahkan jemaah haji kita dalam beribadah, yang ada justru menambah sulit jemaah kita, dan itu sangat beresiko. Olehnya itu, Indonesia mengusulkan tenda di Mina dibuat bertingkat dan usulan tersebut sudah disetujui oleh pemerintah Arab Saudi, dan pembangunannya akan selesai dengan estimasi sampai tahun 2030,” paparnya.

Dirjen PHU juga menepis isu bahwa bisa cepat berangkat haji dengan membayar dengan jumlah tertentu atau syarat tertentu itu adalah hoax dan pasti penipuan. Kecuali yang dirujuk oleh UU seperti lansia, pendamping lansia serta gabung mahram dengan syarat dan ketentuan sesuai amanat UU. Prinsipnya pengelolaan haji dan umrah kita sudah mempertimbangkan prinsip transparan dan adil,” tegasnya

Terkait wacana pembatasan usia daftar haji yakni 12 tahun ini memang perlu dikaji ulang regulasinya.

“Kalau saya sih bisa di bawahnya lagi, sehingga program haji muda, atau haji millenial beberapa tahun ke depan bisa terwujud,” jelasnya lagi.

Animo masyarakat kita di Indonesia khususnya di Sulsel sangat besar, terbukti dengan masuknya beberapa kabupaten di Sulsel sebagai daerah dengan daftar tunggu terlama di Indonesia termasuk Wajo. Akan tetapi hal ini masih patut kita syukuri, karena dengan pengelolaan haji saat ini, calon jemaah kita sudah bisa mengetahui estimasi keberangkatannya ini, dari pada Malaysia yang waiting list nya saat ini mencapai angka 135 tahun.

“Itu disebabkan karena setoran awalnya disana hanya sekitar Rp5 juta kalau dirupiahkan, sehingga pendaftar menumpuk, belum lagi Pakistan yang daftar keberangkatan calon jemaah hajinya tiap tahun menggunakan sistem undian. Itulah sebabnya semua negara Islam di dunia ini memuji sistem pengelolaan haji dan umrah di Indonesia, dan saat ini mereka ramai-ramai ingin belajar dan mengadopsi sistem perhajian kita, karena Indonesia sudah beberapa tahun berturut-turut dinobatkan sebagai negara pelaksana ibadah haji dan umrah terbaik di dunia,” paparnya.

Terkait kebijakan haji tahun 2020 ini, Dirjen PHU memaparkan bahwa biaya riil haji sesungguhnya di Indonesia adalah Rp69 juta lebih, sementara yang dibayar riil oleh jemaah haji kita hanya Rp35 juta rata-rata nasional, itu karena berkat dan berkah dari nilai manfaat dana setoran awal haji yang dikelola oleh BPKH secara transparan dan keuntungannya dikembalikan lagi ke jemaah kita.

“Jadi kalau ada yang ngomong di luar sana bilang dana haji kita habis, percayalah itu adalah HOAX. Sekarang zamannya serba transparan, jadi masyarakat juga sudah bisa cari tahu sendiri kebenaran informasinya dengan sumber yang jelas dan resmi,” lanjutnya.

Dirjen PHU juga beberkan layanan haji tahun ini yang menurutnya memiliki banyak peningkatan seperti penyiapan respon darurat di wilayah Arafah Musdalifah dan Mina (ARMUZNA). Sistem pelaporan petugas haji berbasis aplikasi, konsumsi sudah full covered yang dulunya hanya 45 kali makan, kini meningkat menjadi 50 kali makan, efisiensi proses visa, penomoran maktab berbasis zonasi, mengefektifkan pelunasan haji non teller, perbaikan proses badal dan safari wukuf dan masih banyak lagi lainnya.

“Dengan harapan semoga dengan perbaikan dan peningkatan layanan ini, bisa lebih memenuhi kebutuhan layanan dasar calon dan jemaah haji kita, sehingga ibadahnya bisa lebih fokus dan lebih khusyu,” katanya.

Di akhir sambutannya, Dirjen PHU ini berharap 5 tahun ke depan gedung PLHUT bisa tersedia di semua kabupaten kota karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat.

Beliau yang didampingi oleh Bupati Wakil Bupati, Kakanwil Kemenag Prov. Sulsel, seluruh Pimpinan Forkopimda, Kepala Bidang dan para kepala Seksi di Bidang PHU Kanwil dan para KakanKemenag Kab/Kota se-Sulsel menuju Gedung PLHUT dan menggunting pita, menekan tombol peresmian, dan menandatangani prasasti Gedung PLHUT, selanjutnya meninjau secara bersama-sama setiap sudut-sudut ruangan dalam gedung yang dibangun khusus untuk melayani calon jemaah haji dan umrah di Kabupaten Wajo ini.(*)


BACA JUGA