DKP Kota Makassar menggelar Rakor bersama Dewan Ketahanan Pangan secara virtual di War Room Lantai 10 Balai Kota Makassar, Jumat (04/12/2020).

DKP Makassar Rumuskan Kebijakan Ketahanan Pangan

Jumat, 04 Desember 2020 | 22:02 Wita - Editor: Dilla Bahar - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Makassar menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Dewan Ketahanan Pangan. Kegiatan berlangsung secara virtual di War Room Lantai 10 Balai Kota Makassar, Jumat (04/12/2020).

Dalam rapat tersebut, DKP bersama Dewan Ketahanan Pangan merumuskan sejumlah kebijakan. Merujuk pada tema Rakor yakni ‘Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19, pihaknya berfokus tentang bagaimana ketersediaan pangan dapat aman di tengah wabah virus ini melanda.

pt-vale-indonesia

Disampaikan Kepala DKP Kota Makassar, Sri Susilawati, dalam perumusannya, pihaknya melibatkan berbagai pihak. Seperti misalnya, Bank Indonesia (BI) dan sejumlah pakar.

“Beberapa rumusan dari peserta, karena Rakor ini menghasilkan rumus, kebijakan yang akan dilaporkan ke bapak (Pj) Wali Kota sebagai Ketua Dewan Ketahanan Pangan kota Makassar,” kata Sri.

“Rumusan dan kebijakan itu menjadi dasar kedepannya pemikiran solusi untuk ketahanan pangan. Ada beberapa pokok pikiran yang dihasilkan hari ini,” sambungnya.

Selain membahas ketersedian pangan, Sri menjelaskan, bahwa rakor ini punya tujuan untuk meningkatkan produksi dan efisiensi produk dengan menggunakan sistem digitalisasi. Serta membina para ibu rumah tangga untuk dapat mengolah pangan menjadi produk yang memiliki nilai jual.

“Memperkuat nilai tambah produksi dari standarisasi produk, labelling, efisiensi market dan BI akan berpartisipasi dalam scan pembiayaan,” tambahnya.

Terakhir, Sri juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun skor pola pangan harapan. Di mana nantinya dapat diketahui karakteristik konsumsi masyakarat berdasarkan geografis mereka.

“Yang tahun ini, skor pola harapan masyarakat menunjukkan kualitas pangan kita yang skornya hanya 78. Jadi menurun dari tahun sebelumnya karena daya beli masyarakat itu rendah karena adanya Covid-19,” ungkap Sri 

“Kemudian asupan gizi yang cukup pada masyarakat kepulauan untuk mengurangi risiko stunting Dan perlu pemetaan data juga,” tutupnya. (*)


BACA JUGA