MAROS, GOSULSEL.COM — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Maros, melancarkan aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Mereka memulai aksi unjuk rasa di simpang empat lampu merah samping kantor bank BRI cabang Maros. Kemudian melakukan long march kedepan Markas Komando Polres (Makopolres) Maros.

Didepan Makopolres Maros, massa aksi HMI sempat ribut dengan pihak kepolisian lantaran ban bekas yang hendak dibakar massa dirampas oleh salah seorang polisi yang mengamankan jalannya aksi.

Setelah meredah, massa kemudian melanjutkan aksi unjuk rasanya didepan gedung DPRD Kabupaten Maros di jalan Lanto Dg, Pasewang. Disana, secara bergantian peserta aksi melakukan orasi. Paling getol yang disuarakan adalah dugaan perdagangan ilegal BBM di Maros.

Setelah diterima oleh ketua DPRD Maros Patarai Amir, massa kemudian bergeser kedalam gedung paripurna DPRD Kabupaten Maros.

Didalam ruang paripurna, ketua umum HMI cabang Maros Muhammad Akmal, menyampaikan poin tuntutan diantaranya menolak secara tegas rencana pemerintah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi, kenaikan tarif dasar listrik, RUU KUHP dan dugaan perdagangan ilegal di Kabupaten Maros.

“Kenaikan BBM bersubsidi akan sangat berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat kecil. Seperti petani, pelaku UMKM dan sebagainya,” ucap Akmal. Senin (29/08/2022).

Akmal mengurai, jebolnya stok BBM dan APBN bukan karena subsidi yang masih ada sampai sekarang ini. Akan tetapi, penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.

“Sekiranya distribusinya tidak tepat sasaran. Seperti yang terjadi di Kabupaten Maros ini, beberapa waktu lalu sejumlah SPBU disebutkan melayani pihak yang diduga sebagai mafia BBM subsidi,” kata Akmal.

Ia pun meminta agar pemerintah dan juga pihak kepolisian Polres Maros melakukan pengawasan dan mengusut tuntas dugaan perdagangan BBM ilegal tersebut.

“Kami minta agar segera dibongkar, di tangkap dan diadili sesuai aturan yang ada se-transparan mungkin. Jangan sampai hal ini disembunyikan,” jelasnya.

Menanggapi hal Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Maros, AKBP Awaludin Amin, mengatakan bahwa pihaknya siap membongkar kasus dugaan perdagangan ilegal BBM bersubsidi ini. Bahkan pihaknya mengaku tidak akan segan-segan menindak tegas jika terdapat oknum kepolisian yang turut terlibat didalamnya.

“Kami siap mengusut tuntas, jika bahkan ada oknum kepolisian yang terlibat maka akan dilakukan tindakan tegas. Juga akan melakukan pendalaman terhadap kasus yang beredar mengenai pihak yang terlibat termasuk di SPBU, bukan hanya tentang BBM tapi juga di wilayah pertambangan di Kabupaten Maros,” tegas AKBP Awaludin Amin, diruang paripurna DPRD Kabupaten Maros.

Diketahui, aksi unjuk rasa ini merupakan aksi serentak HMI se Indonesia. Mereka bersama-sama sepakat menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini.(*)

---