MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) ikuti entry meeting secara virtual Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Entry meeting ini merupakan langkah awal dalam proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tahun 2024 di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), Jumat (31/01/2025).

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas  mengatrakan, entry meeting ini merupakan momentum untuk membangun komunikasi dan sinergi antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta tim pemeriksa BPK RI, sekaligus mewujudkan kesamaan persepsi dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan.

“BPK RI memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan Keuangan negara yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien serta sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Supratman.

Lebih lanjut Supratman sampaikan bahwa dalam mendukung pemeriksaan keuangan, Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara instansi di tengah masa transisi yang sedang berlangsung. proses ini bukan hanya tentang kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga upaya untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

“Pemeriksaan BPK RI memiliki peran yang sangat stralegis dalarn memastikan banwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik, efektif dan efisien, serta sesual dengan peraturan yang berlaku,” ungkap Supratman.

Sementara itu, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Surya, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada aspek belanja semata.

“Kami akan memeriksa titik-titik yang berisiko dan berharap seluruh pemeriksa dapat bekerja secara komprehensif,” ujar Adhi Surya.

Lebih lanjut Adhi Surya juga menyoroti pentingnya efektivitas anggaran sebagaimana amanat Presiden RI.

“Pencapaian anggaran bukan sekadar penyerapan 100%, tetapi bagaimana target dapat dicapai dengan modal yang lebih kecil dan efisien,” ungkapnya.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI ini sejalan dengan prinsip Asta Cita, mendukung visi Presiden dalam memastikan belanja Negara berdampak nyata, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, devisa, keunggulan iptek, serta penguatan pertahanan dan keamanan.

Untuk diketahui bahwa tujuan utama pemeriksaan ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2024, guna memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Pimti Pratama Kanwil Kemenkum Sulsel yang mengikuti kegiatan ini yakni Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Andi Basmal, Kepala Pelayanan Hukum Demson Marihot, Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Heny Widyawati, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Meydi Zulqadri, dan Jajaran Pengelola Keuangan Kanwil Sulsel.

Usai mengikuti entry meeting ini, Kakanwil Andi Basmal berpesan kepada seluruh jajaran pengelola keuangan untuk bersikap kooperatif dan responsif dalam memenuhi data yang dibutuhkan oleh tim BPK RI pada saat Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024 nantinya. (*)

---