MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk tetap menjaga alokasi anggaran pada dua program prioritas, yakni penanganan kemiskinan dan intervensi stunting. Permintaan ini disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (20/04/2026).

Musrenbang tersebut membahas rencana penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Selatan untuk tahun 2027, sekaligus menyelaraskan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

Darmawangsyah menegaskan, capaian penurunan angka stunting dan kemiskinan di Kabupaten Gowa tidak lepas dari kerja sama lintas sektor serta dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, keberlanjutan program sangat bergantung pada kesinambungan anggaran, baik dari APBN maupun APBD.

“Kita di Gowa angka stuntingnya sudah mulai menurun, tetapi justru anggarannya ikut berkurang. Jika anggaran dikurangi, tentu ada risiko angka stunting kembali meningkat,” ujar Wabup Gowa ini.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Gowa terus memperkuat komitmen dalam menekan angka stunting melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa hingga instansi terkait.

Selain itu, tren penurunan kemiskinan ekstrem di Gowa juga menjadi perhatian. Darmawangsyah menilai capaian tersebut merupakan hasil dari program berbasis masyarakat yang berjalan efektif. Ia berharap pemerintah pusat tetap memberikan dukungan anggaran, terutama bagi daerah yang telah menunjukkan hasil positif.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran penting sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Ia pun mendorong agar pemerintah provinsi dapat lebih aktif menyuarakan kebutuhan daerah, khususnya dalam menjaga kesinambungan pendanaan program prioritas.

“Pemprov Sulsel diharapkan menjadi playmaker yang menyambungkan kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah, sekaligus memastikan indikator keberhasilan daerah menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan anggaran,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting merupakan agenda strategis yang membutuhkan kerja sama lintas sektor.

Ia menyebutkan, setiap daerah perlu terus mengevaluasi indikator keberhasilan agar program yang dijalankan lebih efektif dan tepat sasaran. Upaya penanggulangan kemiskinan juga harus dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi.

“Pendekatan penanggulangan kemiskinan harus komprehensif, terkoordinasi lintas sektor, dan berkelanjutan. Setiap kebijakan perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat produktivitas ekonomi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah,” ujarnya.

Melalui Musrenbang Tematik ini, diharapkan tercipta keselarasan strategi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan dalam RPJMN 2025–2029 yang fokus pada percepatan penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui intervensi terpadu berbasis data.

Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa yang mendampingi Wakil Bupati, di antaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Andy Azis Peter, Kepala Bappeda Sujjadan, Kepala Balitbangda Taslim, serta Kepala Dinas Perdastri Muh Fajaruddin. (*)