#TRENDING
Sekda Gowa, Andy Azis Peter, saat membuka Rapat Koordinasi Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2026/2027 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kabupaten Gowa di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Selasa (27/10/2026)/FOTO: Instagram @aazispeter

Sekda Gowa Tekankan Dampak Program Pertanian terhadap Kesejahteraan Petani

Wednesday, 28 October 2026 | 11:39 Wita - Editor: A Nita Purnama -

GOWA, GOSULSEL.COM — Pemerintah Kabupaten Gowa mengarahkan penyusunan program pembangunan pertanian tahun 2027 agar lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Setiap kegiatan yang dirancang diharapkan menjawab kebutuhan di lapangan, bukan sekadar memenuhi target pelaksanaan program perangkat daerah.

Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter, saat membuka Rapat Koordinasi Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2026/2027 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kabupaten Gowa di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Selasa (27/10/2026).

Menurut Andy Azis, perencanaan yang dilakukan lebih awal menjadi kesempatan bagi Dinas TPH untuk merumuskan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, sekaligus memastikan program pertanian memiliki manfaat yang terukur bagi petani.

PT-Vale

Ia mengapresiasi inisiatif Dinas TPH yang mulai mempersiapkan rancangan program untuk tahun mendatang sebelum memasuki tahapan penganggaran.

“Tidak banyak OPD yang punya pemikiran cemerlang seperti ini. Hari ini Dinas Pertanian melakukan pra-program untuk masuk di 2027,” ujarnya.

Andy Azis menegaskan, keberhasilan pembangunan sektor pertanian tidak cukup dinilai dari banyaknya kegiatan yang terlaksana. Hasil program harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama melalui peningkatan taraf hidup dan pendapatan petani.

“Kalau petani sejahtera, itulah barometer keberhasilan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa perhatian Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, terhadap sektor pertanian perlu diterjemahkan melalui perencanaan yang tepat sasaran. Karena itu, Dinas TPH diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi petani dan menjadikannya dasar dalam menentukan prioritas pembangunan.

Dalam penyusunan program, Andy Azis meminta seluruh peserta rapat memberikan masukan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Kebutuhan petani perlu dipetakan agar usulan kegiatan yang disiapkan dapat menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus mendukung pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Gowa.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa seluruh usulan tetap harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), program unggulan bupati, serta arah kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Penyelarasan tersebut dinilai penting agar program yang direncanakan memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan dan peluang dukungan anggaran dari berbagai tingkatan pemerintahan.

“Dari masukan tersebut, usulan dapat dipilah mana yang masuk RPJMD dan program unggulan Bupati, mana yang diselaraskan dengan bantuan provinsi, dan mana yang diselaraskan dengan bantuan pusat,” ungkapnya.

Andy Azis berharap forum koordinasi tersebut menghasilkan rumusan program yang lebih matang sebelum dibahas dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Dengan begitu, penentuan kegiatan dapat dilakukan berdasarkan skala prioritas, kebutuhan masyarakat, dan kesesuaiannya dengan agenda pembangunan daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas TPH Kabupaten Gowa, Zubair Usman, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut digelar untuk menyamakan langkah antara jajaran dinas, penyuluh pertanian, dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT).

Selain membahas program prioritas, pertemuan itu menjadi ruang koordinasi untuk mengidentifikasi kebutuhan di wilayah kerja masing-masing serta mendorong kerja sama lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan pertanian.

Zubair menyebut koordinasi menjadi semakin penting setelah para penyuluh pertanian beralih status kepegawaian menjadi pegawai Kementerian Pertanian.

“Mulai tahun ini seluruh penyuluh sudah beralih kepegawaiannya menjadi pegawai Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, kita memang membutuhkan koordinasi dan sinergitas untuk melihat Kabupaten Gowa ini insya Allah jauh lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang,” terangnya.

Ia berharap arahan Sekda Gowa menjadi acuan bagi Dinas TPH dalam menyusun program yang lebih inovatif untuk 2027. Perencanaan tersebut diharapkan tidak hanya mendukung target pembangunan daerah, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat tani.

Rapat koordinasi ini diikuti para kepala bidang, koordinator kegiatan, koordinator penyuluh, koordinator POPT, kepala UPTD Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta penyuluh pertanian dari 18 kecamatan di Kabupaten Gowa. (*)