DPRD Gowa Usulkan Darmawansyah Muin Jadi Bupati Definitif
GOWA, GOSULSEL.COM – DPRD Gowa telah mengajukan usulan penetapan Darmawansyah Muin sebagai Bupati Gowa definitif. Surat tersebut disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Wakil Ketua DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab mengatakan, dokumen usulan tersebut telah dibawa ke Jakarta untuk diproses lebih lanjut oleh Kemendagri.
“Sudah dibawa ke Jakarta (Kantor Kemendagri). Semoga balik nanti, sudah kami bawa SK (surat keputusan) definitifnya,” kata Wakil Ketua DPRD Gowa Hasrul Abdul Rajab saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Sulawesi Selatan, seperti dilansir Antara, Selasa malam, 20 Oktober 2026.
Surat usulan itu mencantumkan nama Darmawansyah Muin, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Gowa. Setelah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dokumen tersebut diteruskan kepada Kemendagri untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasrul berharap pejabat yang nantinya ditetapkan sebagai kepala daerah definitif dapat menjalankan tanggung jawab pemerintahan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat serta menjaga hubungan kerja yang baik dengan DPRD dan unsur pemerintahan lainnya.
“Kami di DPRD berharap Plt Bupati dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan kepentingan rakyat, memperkuat koordinasi dengan DPRD, serta membangun komunikasi yang sehat dan harmonis dengan seluruh unsur pemerintahan,” katanya.
Secara terpisah, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan proses pengusulan pejabat definitif harus dimulai dari DPRD Kabupaten Gowa. Selanjutnya, usulan tersebut diterima Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebelum diteruskan kepada Kemendagri untuk diproses.
“Terkait pelantikan Bupati Gowa (belum), saat ini kan masih Plt. Memang harus ada usulan dulu dari DPRD Kabupaten Gowa untuk pengusulan (Plt) definitifnya,” ujar gubernur.
Andi Sudirman menyebut pihaknya telah menerima tembusan surat usulan tersebut. Pemerintah provinsi akan memeriksa kembali dokumen dan ketentuan yang menjadi dasar proses penetapan sebelum menindaklanjutinya.
Selain itu, Pemprov Sulawesi Selatan masih mengkaji mekanisme penyerahan surat keputusan pemberhentian Husniah Talenrang dari jabatan Bupati Gowa. Pemerintah provinsi akan memastikan apakah dokumen tersebut perlu diserahkan secara langsung kepada yang bersangkutan atau melalui mekanisme surat-menyurat.
“Biasanya dikirim itu (surat usulan), tapi kami sudah terima. Kami harus melihat lagi aturan regulasinya, apakah harus memang diserahkan (SK pemberhentian) atau bagaimana,” ujar Andi Sudirman. (*)