Kalla Group Menang Gugatan Lahan 16,4 Hektare di Tanjung Bunga
MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Sengketa kepemilikan lahan seluas 16,4 hektare, atau sekitar 164.151 meter persegi di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang diduga secara perdata kini dimenangkan PT Hadji Kalla atau Kalla Group.
Melalui putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Makassar yang dibacakan pada 12 November 2026, Kalla Group memenangkan lahan tersebut dari PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk.
Hal tersebut disampaikan kuasa hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, SH, MH, dalam konferensi pers di Makassar, Kamis (19/11/2026).
Hasman mengatakan, pihaknya telah menjalani proses persidangan selama kurang lebih 11 bulan, sejak Desember 2025, sebelum akhirnya memperoleh putusan yang memenangkan PT Hadji Kalla.
“Alhamdulillah, pada 12 November kemarin, perkara Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Makassar telah diputuskan. Dalam putusan tersebut, kita dinyatakan menang,” kata Hasman.
Menurut Hasman, salah satu persoalan utama dalam gugatan PT GMTD adalah ketidakjelasan objek tanah atau obscuur libel.
Ia menyebut, terdapat perbedaan antara batas-batas tanah yang dicantumkan dalam gugatan, dengan kondisi fisik di lapangan setelah dilakukan pemeriksaan setempat. Perbedaan tersebut, terutama berkaitan dengan posisi batas tanah di sisi timur dan utara.
Selain itu, Hasman mempersoalkan asal-usul kepemilikan tanah yang diklaim kedua pihak. Menurut dia, PT GMTD menggunakan dasar Persil 40, sedangkan PT Hadji Kalla mengklaim memperoleh tanah berdasarkan Persil 50 dari Andi Ijo Karaeng To Lalolang.
Untuk memperkuat keterangannya, pihak PT Hadji Kalla menghadirkan Letter C atau Buku C dari kantor kecamatan dalam persidangan.
Hasman mengungkapkan, berdasarkan data yang diperlihatkan, Persil 40 yang digunakan sebagai dasar klaim PT GMTD, tidak ditemukan dalam administrasi pertanahan yang diperiksa. Ia menyebut, Sekretaris Camat turut memberikan keterangan di persidangan.
“Berdasarkan data yang kami peroleh, Persil 40 yang digunakan sebagai dasar kepemilikan tersebut, ternyata tidak ada atau tidak terdaftar dalam administrasi kantor kecamatan,” ungkapnya.
Hasman mengatakan, persoalan dokumen tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses hukum pidana.
Hasman juga menyinggung dugaan persoalan dalam proses perolehan tanah, serta penggunaan akta jual beli (AJB).
Ia mengungkapkan, pihaknya memiliki bukti surat terkait penawaran pembelian tanah oleh pihak yang dikaitkan dengan James Riady kepada PT Hadji Kalla. Namun, menurutnya, tanah tersebut kemudian justru diperoleh melalui transaksi dengan pihak lain.
“Kami memiliki bukti yang menerangkan adanya penawaran pembelian tersebut. Kalau memang ada penawaran untuk membeli, berarti pada saat itu terdapat pengakuan bahwa tanah tersebut merupakan milik PT Hadji Kalla,” jelas Hasman.
Tidak berhenti pada gugatan perdata, Kalla Group juga berencana kembali melaporkan PT GMTD ke Polda Sulsel, terkait dugaan pemalsuan dan penggunaan dokumen palsu.
Hasman mengatakan, laporan lanjutan tersebut direncanakan disampaikan pada pekan depan. “Rencananya pekan depan kita akan laporkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, laporan sebelumnya dan gugatan perdata yang baru dimenangkan, merupakan dua persoalan hukum dengan objek berbeda. Gugatan perdata yang diputus PN Makassar berkaitan dengan lahan sekitar 16,4 hektare.
Sementara itu, Tim Advisor Kalla, Prof Hamid Awaluddin, mengatakan, pihaknya menghormati putusan pengadilan, dan kini menunggu langkah hukum yang akan diambil PT GMTD.
Ia menyatakan, tim legal dari Hasman Usman Associates dan Hendropriyono Associates, siap menghadapi apabila pihak penggugat mengajukan upaya hukum lanjutan.
“Kami saat ini berada dalam posisi menunggu langkah atau pergerakan dari pihak penggugat. Kalau perkara ini ingin diselesaikan sampai di sini, dan mereka menerima putusan pengadilan, tentu kami berterima kasih. Tetapi kalau mereka ingin melanjutkan perkara ini, tim legal kami juga siap menghadapi. Mau balik lagi, silakan. Kami siap,” kata Hamid.
Hamid juga mengungkapkan riwayat komunikasi terkait lahan tersebut. Ia menyebut, sekitar Oktober 1996 terdapat surat yang berisi keinginan untuk membeli tanah milik PT Hadji Kalla.
Setelah penawaran tersebut tidak berhasil, menurut dia, sempat ada upaya pendekatan melalui pertemuan, untuk menjajaki kerja sama. Namun, sekitar satu tahun kemudian, muncul AJB yang menurut keterangannya, dilakukan melalui transaksi dengan pihak lain.
Dalam kesempatan yang sama, Hamid turut menyinggung sejarah awal pembentukan perusahaan pengembang kawasan Tanjung Bunga pada era 1990-an.
Ia menyebut, gagasan pengembangan kawasan tersebut berawal dari visi Gubernur Sulawesi Selatan saat itu, Profesor Ahmad Amiruddin, untuk mendorong sektor pariwisata melalui keterlibatan sejumlah pengusaha, termasuk Tanri Abeng dan Jusuf Kalla.
Menurut Hamid, rencana awal pengembangan kawasan tidak hanya berorientasi pada pembangunan perumahan, tetapi juga mencakup pusat kesenian, kebudayaan, fasilitas pariwisata, hingga sarana olahraga.
Ia juga menyoroti perubahan komposisi kepemilikan saham pemerintah daerah, dalam perusahaan tersebut. Hamid menyebut, kepemilikan saham Pemprov Sulsel, Pemkot Makassar, dan Pemkab Gowa mengalami penurunan hingga di bawah 10 persen, serta mempertanyakan realisasi fasilitas yang menjadi bagian dari rencana awal pengembangan kawasan.
“Silakan ditanyakan kepada pemerintah daerah masing-masing, berapa dividen yang mereka terima selama kurang lebih 30 tahun perjalanan perusahaan tersebut,” ujarnya.
Hamid menambahkan, menurut keterangannya, masih terdapat lahan kosong sekitar 15 hektare dari total kawasan yang disebut mencapai kurang lebih 1.000 hektare, di samping kawasan perumahan yang telah dibangun.
Ia juga menilai, fasilitas olahraga dan pariwisata yang direncanakan sejak awal, perlu menjadi perhatian.
Di sisi lain, PT Hadji Kalla menyatakan siap menghadapi proses hukum berikutnya, apabila PT GMTD mengajukan upaya hukum.
Hasman mengatakan, pihaknya meyakini kepemilikan tanah tersebut memiliki dasar yang kuat, berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan dalam persidangan.