Kalla Group Klaim Menangkan Sengketa Lahan, GMTD: Menyesatkan
MAKASSAR, GOSULSEL.COM — PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD), perusahaan terbuka yang lahir atas prakarsa Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lebih dari tiga dekade lalu dengan mandat pembangunan Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa sertifikat atas tanah milik perseroan seluas 163.262 m² di kawasan Tanjung Bunga tetap utuh.
Landasan hukum kepemilikan GMTD, yang didukung oleh sejarah pertanahan selama lebih dari lima dekade, serangkaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta pelaksanaan eksekusi resmi oleh pengadilan, tidak dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 560/Pdt.G/2025/PN Mks tanggal 12 November 2026.
Tidak satu pun amar putusan pengadilan tersebut menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik tanah yang menjadi objek perkara. Oleh karena itu, GMTD membantah keras klaim kemenangan yang disampaikan pihak Kalla dalam konferensi persnya.
“Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat. Pernyataan yang tidak didukung oleh amar putusan pengadilan tentunya tidak memiliki kredibilitas,” tegas Ali Said, Direktur Utama GMTD.
1. PENGADILAN TIDAK MENETAPKAN KALLA SEBAGAI PEMILIK TANAH
Tidak satu pun amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut menyatakan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah atas tanah seluas 16,3 hektare yang menjadi objek perkara. Namun, dalam konferensi pers tanggal 19 November 2026, kuasa hukum PT Hadji Kalla secara terbuka menyatakan
“Ya, kita dimenangkan. Ya, dimenangkan.”
Bahkan, lebih lanjut kuasa hukum PT Hadji Kalla menyatakan:
“Kita mampu menunjukkan bahwa objek itu adalah benar milik PT Hadji Kalla.”
Kedua pernyataan tersebut memberikan kesan kepada masyarakat seolah-olah pengadilan telah menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, padahal tidak demikian isi amar putusan pengadilan.
Sebaliknya, bahkan, pengadilan secara eksplisit menyatakan bahwa gugatan balik PT Hadji Kalla ‘tidak dapat diterima’, sebagaimana tercantum dalam amar putusan halaman 105:
“Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
Dengan demikian, pernyataan pihak Kalla yang seolah-olah telah dimenangkan oleh pengadilan atas kepemilikan tanah tersebut merupakan penggiringan opini publik yang menyesatkan.
“Bagaimana mungkin suatu pihak mengklaim telah dimenangkan oleh pengadilan atas kepemilikan tanah, sementara gugatan baliknya sendiri dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak satu pun amar putusan menetapkannya sebagai pemilik tanah? Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, bukan interpretasi sepihak yang menyesatkan,” tegas Ali Said.
2. SERTIFIKAT DAN LANDASAN HUKUM KEPEMILIKAN GMTD TETAP UTUH
GMTD memiliki landasan hukum kepemilikan yang kuat, dengan sejarah hukum pertanahan selama lebih dari lima dekade, antara lain:
• Riwayat sertifikat tanah yang telah tercatat dalam sistem pertanahan nasional sejak tahun 1971.
• Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 20454 atas nama GMTD seluas 163.262 m².
• Serangkaian putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung yang telah berkekuatan
hukum tetap (inkracht).
• Pelaksanaan eksekusi resmi oleh Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 November 2025.
• Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2025.
Tidak satu pun amar dalam putusan terakhir membatalkan sertifikat GMTD, membatalkan putusan-putusan pengadilan terdahulu, ataupun membatalkan pelaksanaan eksekusi tersebut.
3. GMTD TERUS MENEMPUH SELURUH PROSES HUKUM ATAS TINDAKAN PIHAK KALLA
Perlu ditegaskan bahwa perkara ini bermula dari tindakan penguasaan fisik lahan secara sepihak oleh pihak Kalla, termasuk masuknya kendaraan, alat berat, serta kegiatan penimbunan tanah di atas lahan bersertifikat GMTD.
Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 November 2026 menyatakan gugatan GMTD tidak dapat diterima atas pertimbangan ‘ASPEK FORMIL’ gugatan, bukan merupakan putusan yang membatalkan hak kepemilikan GMTD ataupun membenarkan tindakan pihak Kalla di lapangan.
GMTD terus menempuh seluruh proses hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas berbagai dugaan tindakan penyerobotan, penguasaan lahan secara paksa, dan perbuatan melawan hukum tersebut.
4. GMTD MENOLAK KERAS TUDUHAN DAN PENGGIRINGAN OPINI PUBLIK OLEH
PIHAK KALLA
GMTD sangat menyayangkan berbagai pernyataan pihak Kalla yang mendiskreditkan perseroan, termasuk tuduhan mengenai mafia tanah, ketidakabsahan dokumen pertanahan, dan dugaan tindak pidana.
Tuduhan-tuduhan serius tersebut tidak dapat dilontarkan secara sembarangan, terlebih dengan menggunakan putusan pengadilan yang tidak menetapkan hal-hal tersebut dalam amar putusannya.
GMTD mengkaji langkah-langkah hukum terhadap berbagai pernyataan dan tuduhan yang merugikan nama baik, reputasi, serta kepentingan perseroan dan seluruh pemegang sahamnya.
5. GMTD LAHIR ATAS PRAKARSA PEMERINTAH DAN MENGEMBAN MISI PEMBANGUNAN SULAWESI SELATAN.
Perlu diingat kembali bahwa GMTD bukanlah perusahaan swasta biasa. GMTD merupakan perusahaan yang kelahirannya lebih dari tiga dekade lalu diprakarsai, dimotori dan didukung oleh Pemerintah Pusat bersama pemerintah daerah, dengan mandat untuk menarik investasi, membangun infrastruktur, dan mengembangkan kawasan baru sebagai bagian dari visi menjadikan Makassar sebagai gerbang pembangunan Indonesia Timur.
Hingga saat ini, GMTD merupakan perusahaan terbuka dengan partisipasi kepemilikan saham tiga pemerintah daerah:
• Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
• Pemerintah Kabupaten Gowa; dan
• Pemerintah Kota Makassar.
Keberadaan investor swasta di dalam GMTD merupakan hasil dari prakarsa dan upaya resmi pemerintah dalam mengundang investasi untuk mempercepat pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan.
Selama lebih dari tiga dekade, GMTD telah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, serta pengembangan kawasan Tanjung Bunga sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Makassar.
Dengan demikian, upaya GMTD mempertahankan aset dan hak-hak hukumnya bukan semata-mata menyangkut kepentingan korporasi, melainkan juga menyangkut kepentingan pemerintah daerah, kepentingan masyarakat, kepastian hukum berinvestasi, dan kesinambungan pembangunan Sulawesi Selatan.
6. GMTD TIDAK AKAN MUNDUR DALAM MEMPERTAHANKAN ASET DAN HAK PERSEROAN.
“Dalam mempertahankan aset perseroan, kami juga mempertahankan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, kepentingan para pemegang saham publik, serta misi pembangunan yang dipercayakan kepada GMTD sejak awal pendiriannya. Ini adalah tanggung jawab institusional yang tidak dapat kami abaikan. Kami tidak akan mundur dan tidak akan tunduk terhadap tekanan dari pihak mana pun,” lanjut Ali Said, Direktur Utama GMTD.
Perseroan berkomitmen untuk terus menjaga kepastian hukum, melindungi kepentingan seluruh pemegang saham, serta melanjutkan pembangunan kawasan Tanjung Bunga bagi kemajuan Makassar dan Sulawesi Selatan.
Konferensi pers tidak dapat menggantikan putusan pengadilan. Klaim sepihak tidak dapat menggantikan sertifikat. Dan penggiringan opini publik tidak dapat menghapus hak hukum GMTD.