JAKARTA, GOSULSEL.COM — Ketua DPRD Kabupaten Gowa yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI), Muh. Ramli Siddik Daeng Rewa, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor Kemendagri, Jumat (12/09/2025).

Dalam forum strategis yang diikuti 104 Ketua DPRD Kabupaten dari 38 provinsi tersebut, Ramli Siddik menegaskan bahwa penguatan fungsi pengawasan DPRD merupakan kunci untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat.

“Pengawasan harus dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan. Setiap kebijakan pemerintah pusat yang diterapkan di daerah harus benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Menurut Ramli Siddik, peran DPRD tidak hanya sebatas menyetujui anggaran atau membahas regulasi, tetapi juga menjadi benteng utama agar program pembangunan berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Rakornas yang dipimpin Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri tersebut juga menghadirkan Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Dr. Horas Maurist Panjaitan, serta jajaran pengurus DPN ADKASI. Agenda pembahasan difokuskan pada upaya mendukung kondusifitas nasional, optimalisasi peran DPRD, hingga isu kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam rapat tersebut, Ketua Umum ADKASI, Siswanto, menyampaikan beberapa usulan, antara lain dukungan pemerintah pusat dalam membangun kembali gedung-gedung DPRD yang rusak akibat aksi unjuk rasa, serta evaluasi rencana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 29 persen karena dinilai berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Kemendagri melalui Dr. Horas Maurist Panjaitan menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan DPRD kabupaten se-Indonesia. Ia menekankan pentingnya peran DPRD dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah serta memastikan APBD benar-benar berpihak pada masyarakat.

Keikutsertaan Ramli Siddik dalam forum ini memperlihatkan komitmennya untuk memperjuangkan peran DPRD sebagai representasi rakyat di tingkat kabupaten. Ia menilai, melalui koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD, pembangunan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.(*)