GOWA, GOSULSEL.COM—Di tengah tekanan fiskal yang semakin ketat untuk tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menegaskan komitmennya: layanan publik tetap menjadi prioritas utama, meski ruang fiskal makin menyempit. Penganggaran berbasis kebutuhan masyarakat menjadi pijakan utama saat Rancangan APBD 2026 resmi memasuki pembahasan lanjutan.

Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menegaskan bahwa kondisi fiskal yang terbatas tidak boleh menjadi penghalang bagi pencapaian target pembangunan yang sudah tertuang dalam RPJMD 2025–2029. “Setiap rupiah dalam APBD harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Keterbatasan fiskal tidak boleh melemahkan tekad kita,” tegasnya pada Rapat Paripurna DPRD Gowa, Selasa (25/11).

Lebih jauh, ia mengapresiasi sikap kritis seluruh Fraksi DPRD yang memberikan masukan terhadap penyusunan RAPBD 2026. Menurutnya, kerja kolaboratif antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci untuk menjaga kualitas perencanaan. “Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Fraksi. Semoga amanah yang kita jalankan bersama dapat terlaksana dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur kesejahteraan, serta penguatan data warga miskin menjadi fokus utama pemerintah dalam merespons beragam pandangan Fraksi. “Penguatan anggaran kesehatan dan penajaman data warga kurang mampu adalah prioritas mutlak kami untuk menindaklanjuti masukan Fraksi PPP,” jelas Darmawangsyah.

Terkait saran Fraksi NasDem, Pemkab Gowa menyatakan dukungan penuh terhadap optimalisasi PAD melalui digitalisasi. “Digitalisasi dan penyempurnaan regulasi adalah kunci untuk mengoptimalkan PAD di tengah tantangan fiskal,” lanjutnya.

Masukan Fraksi PAN mengenai keselarasan APBD dengan RPJMD serta penguatan UMKM juga langsung mendapat respons. “Seluruh poin penting dari Fraksi PAN, mulai dari keselarasan APBD–RPJMD hingga penguatan UMKM, akan kami bahas secara spesifik,” tegasnya.

Pemkab juga menegaskan kesiapannya menjawab perhatian Fraksi Golkar terkait efektivitas belanja publik, serta masukan Fraksi Gowa Sejahtera mengenai transparansi dan program pertanian terpadu. “Kami akan memastikan efektivitas belanja publik berfokus pada sektor prioritas, sejalan dengan perhatian Fraksi Golkar,” sambung Darmawangsyah.

Tak hanya itu, pemerintah turut merespons analisis Fraksi Demokrat mengenai tekanan fiskal dan memastikan kualitas layanan publik tetap terjaga. Kesepahaman serupa terjadi saat menanggapi Fraksi Gerindra. “Pemerintah dan DPRD memiliki kesamaan pandangan mengenai efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas serapan,” simpulnya.

Wabup Gowa menegaskan bahwa RAPBD 2026 bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat. “Dengan dukungan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan, keterbatasan fiskal dapat diimbangi dengan inovasi dan efisiensi. Kami berkomitmen memastikan APBD 2026 benar-benar mencerminkan kerja nyata untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Dari legislatif, Fraksi Gowa Sejahtera menyatakan dukungan agar RAPBD 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Menurut juru bicara Fraksi, Sulfiadi, tekanan fiskal akibat penurunan dana transfer pusat mengharuskan daerah bergerak lebih strategis dan transparan. “APBD 2026 harus menjadi instrumen efektif dalam menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat sektor prioritas seperti pertanian terpadu, pendidikan dan layanan dasar,” ungkapnya.(*)