MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa berhasil menekan angka stunting secara signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, angka prevalensi stunting tercatat 33 persen. Angka tersebut kemudian turun menjadi 21,1 persen pada 2023, dan kembali menurun menjadi 17 persen pada 2024.

Meski capaian ini membanggakan, pemerintah daerah menegaskan bahwa upaya penanganan stunting tetap menjadi prioritas utama, dengan melibatkan kerja sama lintas sektor agar penurunan terus berlanjut.

Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Gowa, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting. Menurutnya, penanganan stunting adalah agenda strategis karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Ia menjelaskan bahwa stunting bukan hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi kemampuan belajar dan produktivitas mereka di masa depan. Oleh karena itu, semua langkah percepatan harus dilakukan secara terus-menerus dan melibatkan banyak pihak.

“TPPS telah bekerja mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan untuk memastikan seluruh intervensi berjalan terpadu dan tepat sasaran,” ujar Wabup Darmawangsyah saat memimpin Rapat Koordinasi TPPS Kabupaten Gowa Tahun 2025 di Hotel Grand Imawan, Makassar, Kamis (27/11/2025).

Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan ini mengantarkan Kabupaten Gowa meraih penghargaan sebagai daerah dengan angka stunting terendah di Sulawesi Selatan, serta penghargaan nasional percepatan penurunan stunting yang membuat Gowa memperoleh Dana Insentif Fiskal 2025.

Ke depan, kolaborasi akan diperkuat melalui program intervensi lintas sektor, salah satunya Gerakan Orang Tua Asuh yang melibatkan perbankan (Himbara), Dompet Dhuafa, Baznas, TNI, Polri, dunia usaha, dan berbagai donatur. Program ini membantu keluarga berisiko dengan dukungan pangan bergizi, edukasi, dan pendampingan berkelanjutan.

Pemkab Gowa juga terus meningkatkan koordinasi antara OPD, puskesmas, serta Balai Penyuluh KB agar pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi gizi, sanitasi, dan pelayanan kesehatan dasar berjalan lebih optimal.

“Kami meminta agar seluruh TPPS menjaga soliditas dan memastikan intervensi berbasis data serta tepat sasaran. Ia juga mendorong perbankan, lembaga sosial dan dunia usaha memperluas peran dalam percepatan penurunan stunting,” harap Darmawangsyah.

Sementara itu, Kepala Dinas PPKB Kabupaten Gowa, Sofyan Daud menyampaikan bahwa rakor ini merupakan pertemuan rutin untuk menyelaraskan dan mengendalikan program penurunan stunting. Kegiatan tersebut menghadirkan 150 peserta dari berbagai unsur, mulai dari PKK kecamatan, Dharma Wanita, Kepala Puskesmas, Balai Penyuluh KB, operator KB, hingga mitra perbankan, Baznas, Polri dan TNI.

“Rakor ini bertujuan merumuskan strategi, mengatasi kendala, memperkuat koordinasi lintas sektor dan mengoptimalkan pelaksanaan program di lapangan agar target penurunan stunting dapat tercapai,” terangnya.

Sofyan juga menjelaskan bahwa pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan baik dengan dukungan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di lapangan. TPK yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB menjadi ujung tombak proses distribusi dan pengawasan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita, sesuai amanat Perpres.

Acara rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Gowa, Andi Tenri Indah Darmawangsyah, para camat dan Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Gowa.(*)