MAKASSAR, GOSULSEL.COM—Gerak cepat Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar menegaskan kembali pentingnya sinergi politik dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Pada Ahad, 30 November 2025, Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sipakatau Balai Kota Makassar menjadi momentum krusial bagi arah pembangunan kota. Agenda utama rapat tersebut adalah pendapat akhir fraksi sekaligus pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD Makassar 2026.

Rapat penting ini dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, bersama Sekda, pimpinan SKPD, jajaran DPRD, dan Sekretaris DPRD Andi Rahmat Mappatoba. Ketua DPRD Makassar, Supratman, memimpin jalannya paripurna dan memastikan proses berjalan sesuai mekanisme. Setelah semua fraksi menyampaikan pendapat, disepakati bahwa Ranperda APBD 2026 resmi ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Penetapan ini menandai rampungnya rangkaian pembahasan anggaran dan menjadi pondasi untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan. APBD 2026 mencatat pendapatan daerah sebesar Rp4,6 triliun lebih. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa APBD ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. “Momentum ini menjadi tonggak penting dalam penetapan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar, untuk tahun 2026,” jelasnya.

Munafri menekankan fokus program 2026 pada kebutuhan riil masyarakat, termasuk warga di pulau. “Anggaran 2026 fokus program yang benar-benar bisa langsung turun dirasakan oleh masyarakat, terutama warga di Pulau,” ujarnya. Ia juga mengakui potensi SiLPA akibat efisiensi dan beberapa program yang belum berjalan maksimal. “Pasti ada potensi SiLPA. Jadi kemungkinan ada SiLPA,” jelasnya.

Ia menegaskan komitmen untuk memperbaiki perencanaan demi penyerapan anggaran yang lebih optimal. Munafri juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD. “Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 telah berjalan dengan komitmen kebersamaan,” ungkapnya. Ia memuji kontribusi setiap fraksi yang mampu melebur demi tujuan bersama. “Hari ini kita membuktikan, ketika rakyat menjadi tujuannya, perbedaan justru menjadi kekuatan.”

Munafri juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas kota menjelang pemilihan RT/RW. “Semoga kegiatan ini berjalan aman, tertib, dan lancar,” pungkasnya.

Dari sisi legislatif, Pansus Badan Anggaran DPRD Makassar menegaskan bahwa APBD 2026 adalah bukti sinergi dengan eksekutif. “Dinamika pembahasan yang cukup intens menunjukkan komitmen bersama,” kata Ray Suryadi Arsyad. Ia meminta SKPD berhati-hati dalam pengelolaan anggaran dan memaksimalkan efisiensi, terutama dengan adanya penyesuaian dana transfer pusat.

Ray menegaskan dukungan penuh Badan Anggaran terhadap program strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ia juga menyampaikan usulan resmi pengesahan APBD 2026. “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami mengusulkan agar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 disetujui menjadi peraturan daerah,” ujarnya. Ia berharap pelaksanaannya dapat memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan warga.(*)