MAKASSAR, GOSULSEL.COM—Rapat Paripurna yang digelar Pemerintah Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar pada 30 November 2025 kembali menegaskan orientasi pembangunan yang lebih membumi. Bertempat di Ruang Sipakatau, rapat tersebut membahas pendapat akhir fraksi sekaligus pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD 2026. Penetapan ini menjadi penentu arah kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Hadir dalam paripurna tersebut Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekda, para kepala SKPD, pimpinan DPRD, serta Sekretaris DPRD Andi Rahmat Mappatoba. Ketua DPRD Supratman memimpin jalannya pleno hingga seluruh fraksi menyampaikan pandangannya. Ranperda APBD pun ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah seluruh proses selesai.

APBD Makassar 2026 mencatatkan pendapatan Rp4,6 triliun lebih, menjadi dasar bagi pelaksanaan program prioritas kota. Bagi Munafri, APBD tahun ini memegang peran penting dalam memastikan pembangunan yang inklusif. “Momentum ini menjadi tonggak penting dalam penetapan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar, untuk tahun 2026,” jelasnya.

Munafri secara tegas menyoroti fokus baru Pemkot pada kebutuhan masyarakat pulau. “Anggaran 2026 fokus program yang benar-benar bisa langsung turun dirasakan oleh masyarakat, terutama warga di Pulau,” ujarnya. Ia mengatakan aspirasi warga menjadi dasar penyusunan program. Ia juga mengungkap potensi SiLPA akibat efisiensi. “Pasti ada potensi SiLPA, Jadi kemungkinan ada SiLPA,” katanya.

Menurut Munafri, evaluasi SiLPA akan menjadi pembelajaran bagi perencanaan anggaran berikutnya. Ia menekankan pentingnya saran dan kritik DPRD selama proses pembahasan. “Pandangan anggota Dewan menjadi motivasi dan semangat bagi kami,” ungkapnya. Munafri menambahkan bahwa APBD tidak hanya berisi angka, melainkan representasi harapan masyarakat. “Setiap angka adalah nafas untuk pendidikan, harapan bagi keluarga yang masih berjuang keluar dari kemiskinan.”

Munafri juga mengajak masyarakat menjaga stabilitas menjelang pemilihan RT/RW. “Semoga kegiatan ini berjalan aman, tertib, dan lancar,” katanya.

Dari sisi legislatif, Ray Suryadi Arsyad dari Badan Anggaran DPRD menegaskan bahwa pembahasan APBD berlangsung intens demi memastikan keberpihakan anggaran pada masyarakat. “Dinamika pembahasan yang cukup intens menunjukkan komitmen bersama,” ujarnya. Ia meminta SKPD menjalankan program secara hati-hati dan efisien, terutama mengingat penurunan target pendapatan dan penyesuaian dana transfer pusat.

Ray menekankan bahwa SKPD harus memastikan anggaran digunakan untuk menajamkan program prioritas, mulai dari infrastruktur dasar, UHC, perlindungan pekerja rentan, hingga pemberdayaan UMKM. “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami mengusulkan agar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 disetujui menjadi peraturan daerah,” katanya. Ia berharap pelaksanaan APBD 2026 memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Makassar.