MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menggelar Dedicated Team Meeting (DTM) Forum Percepatan Investasi, Perdagangan, dan Pariwisata Sulawesi Selatan (PINISI SULTAN) yang dirangkaikan dengan Kick-Off South Sulawesi Investment Challenge (SSIC) 2026 di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (27/4/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mendorong transformasi ekonomi Sulawesi Selatan melalui hilirisasi dan penguatan investasi berkelanjutan.

Acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman, Kepala Perwakilan BI Sulsel Rizki Ernadi Wimanda, sejumlah kepala daerah, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Danantara Indonesia, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Realisasi investasi Sulawesi Selatan pada 2025 tercatat tetap menunjukkan kinerja positif, baik dari sisi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Meski demikian, posisi Sulawesi Selatan yang berada pada peringkat ke-20 secara nasional menjadi perhatian untuk terus memperkuat strategi peningkatan investasi di daerah.

Ke depan, akselerasi investasi dinilai perlu didorong melalui peningkatan daya tarik daerah, perbaikan iklim usaha, penyediaan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kualitas proyek investasi. Hal ini sejalan dengan fokus transformasi ekonomi melalui hilirisasi dan pembangunan berkelanjutan.

Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, menekankan pentingnya peningkatan efisiensi investasi di Indonesia maupun di daerah.

“Indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih relatif lebih tinggi dibandingkan negara peers seperti Malaysia dan Vietnam, yang menunjukkan efisiensi investasi perlu terus ditingkatkan.

Di Sulawesi Selatan, tren ICOR hingga 2025 memang menunjukkan perbaikan, namun masih lebih rendah dibandingkan nasional,” ujar Rizki Ernadi Wimanda, Kamis (30/4).

Ia menambahkan, Sulawesi Selatan saat ini memiliki lebih dari 90 Investment Project Ready to Offer (IPRO), dengan sebagian telah berstatus clean and clear (CnC). Namun, realisasi investasi masih menghadapi sejumlah tantangan.

“Beberapa tantangan utama antara lain kesiapan proyek yang belum optimal, keterbatasan pemanfaatan skema pembiayaan alternatif, serta adanya proyek yang belum sepenuhnya selaras dengan prioritas pembangunan nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan pentingnya reformasi tata kelola investasi daerah.

Hal tersebut mencakup penyediaan infrastruktur pendukung, penguatan aspek keamanan, serta kepastian berusaha guna mempercepat akselerasi investasi.

Dalam forum tersebut, disepakati sejumlah rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk mendorong peningkatan realisasi investasi di Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah penyelarasan proyek dengan agenda pembangunan nasional, khususnya pada sektor hilirisasi komoditas unggulan seperti nikel, tembaga, kelapa, rumput laut, garam, perikanan, kakao, dan kelapa sawit.

Selain itu, penguatan kesiapan proyek dilakukan melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, pendampingan penyusunan feasibility study (FS) bekerja sama dengan lembaga kredibel, serta peningkatan promosi IPRO melalui forum investasi, pertemuan bisnis, dan kunjungan lokasi.

“Lewat forum ini juga, kita mendorong pengembangan skema pembiayaan alternatif, termasuk kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), pembiayaan melalui Danantara, serta kemitraan dengan investor strategis domestik maupun internasional,” tukas Jufri Rahman.

Ke depan, sambung dia, sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan akan terus diperkuat guna meningkatkan kualitas perencanaan dan kesiapan proyek, mempercepat realisasi investasi, serta memastikan investasi yang masuk semakin produktif, berdaya saing, dan berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. (*)