MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Pemerintah Kabupaten Gowa terus memperkuat langkah antisipasi terhadap dampak perubahan iklim, khususnya ancaman El Nino yang berpotensi memengaruhi sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong kerja sama antar daerah dalam pengelolaan air irigasi dan perencanaan musim tanam.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis, saat membuka Sosialisasi Curah Hujan, Alokasi Air Irigasi dan Rencana Tata Tanam Komisi Irigasi Tingkat Kabupaten Gowa Musim Tanam II Tahun 2026 di W Three Style Hotel Makassar, Kamis (07/05/2026).

Dalam sambutannya, Andy Azis menekankan bahwa perubahan iklim menjadi tantangan bersama yang tidak bisa ditangani sendiri oleh satu daerah. Karena itu, dibutuhkan koordinasi dan kesamaan langkah antar pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.

“Kegiatan ini sangat penting bagi kita semuanya. Kita harap bukan saja Maros yang hadir, bukan saja Takalar yang hadir, tetapi Makassar juga dan beberapa kabupaten/kota lainnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Kabupaten Gowa berbatasan langsung dengan delapan daerah, yaitu Makassar, Maros, Takalar, Bone, Bulukumba, Sinjai, Bantaeng dan Jeneponto. Kondisi tersebut membuat koordinasi lintas wilayah menjadi penting dalam menghadapi perubahan iklim dan menjaga swasembada pangan.

Sebagai salah satu lumbung pangan di Sulawesi Selatan, Gowa dinilai memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas produksi pertanian, terlebih pada Musim Tanam II Tahun 2026 yang diperkirakan menghadapi kondisi cuaca tidak menentu.

“Pola cuaca yang kian sulit ditebak menuntut kita untuk lebih bijaksana dalam mengelola setiap tetes air yang mengalir di jaringan irigasi kita,” katanya.

Andy Azis mengatakan, pertemuan tersebut memiliki tiga fokus utama, yakni menyamakan informasi prakiraan curah hujan sebagai dasar penentuan masa tanam, menetapkan pembagian air irigasi secara optimal sesuai kondisi sumber daya air, serta menyusun rencana tata tanam yang realistis dan terintegrasi.

“Ketiga aspek tersebut bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan implementasi langsung dari kebijakan RPJMD Kabupaten Gowa dalam mewujudkan sektor pertanian yang maju, mandiri dan berdaya saing,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, ia juga memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi sektor irigasi di Kabupaten Gowa. Beberapa di antaranya adalah pengelolaan daerah irigasi strategis seperti DI Kampili seluas sekitar 10.518 hektare, DI Bissua sekitar 10.785 hektare, serta wilayah layanan DI Bili-Bili.

Selain itu, masih terdapat persoalan infrastruktur irigasi yang memerlukan rehabilitasi. Saat ini, tingkat kehilangan air dalam proses distribusi masih berkisar antara 20 hingga 30 persen.

“Kita harus menekan angka ini sekecil mungkin agar air sampai ke sawah petani secara maksimal,” tegasnya.

Pemkab Gowa juga memberi perhatian serius terhadap ancaman alih fungsi lahan sawah. Saat ini, laju pengurangan lahan baku sawah di Kabupaten Gowa diperkirakan mencapai 100 hingga 150 hektare setiap tahun.

Sementara itu, Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Gowa, Sujjadan, yang juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Gowa, menilai penguatan koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendukung tata kelola irigasi dan pertanian yang lebih baik.

Menurutnya, sinergi antarinstansi akan menentukan keberhasilan perencanaan tata tanam agar berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Forum ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan pengelolaan air dan pola tanam benar-benar berpihak kepada petani dan mampu menjaga ketahanan pangan daerah,“ ujarnya.

Ia berharap hasil sosialisasi tersebut dapat menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan Musim Tanam II Tahun 2026 sekaligus memperkuat komitmen menjaga keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Gowa.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan pemerintah daerah serta sejumlah pemangku kepentingan sektor pertanian dari berbagai wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. (*)