MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Pemerintah Kabupaten Gowa mulai mengkaji penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai salah satu solusi pembiayaan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah dan pemangkasan anggaran.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, usai menghadiri kegiatan Diseminasi Skema Pembiayaan Infrastruktur bertema “Beyond Infrastructure: Sinergi Fiskal-Moneter untuk Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Daerah” yang berlangsung di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Kamis (11/06/2026).

Menurut Husniah, pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aktivitas masyarakat. Namun, keterbatasan anggaran daerah sering kali menjadi tantangan dalam merealisasikan berbagai program pembangunan yang dibutuhkan.

“Di Kabupaten Gowa sementara kami pikirkan penerapannya. Ini sangat bagus karena merupakan bentuk pembiayaan yang membantu pemerintah daerah membangun wilayahnya. Banyak kepala daerah tertarik karena keterbatasan anggaran APBD,” ungkap Bupati Talenrang.

Ia menilai skema KPBU dapat menjadi alternatif pembiayaan yang efektif karena membuka peluang keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan demikian, berbagai program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat tetap dapat dijalankan tanpa memberikan tekanan berlebih pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk Kabupaten Gowa, pembangunan infrastruktur konektivitas menjadi fokus utama yang ingin dipercepat melalui skema tersebut.

“Untuk Gowa, yang paling dibutuhkan saat ini adalah pembangunan infrastruktur jalan. Itu yang menjadi prioritas utama. Jalan, jembatan, dan drainase yang selama ini terkendala anggaran bisa diselesaikan lewat solusi ini,” tegasnya Bupati Talenrang.

Langkah Pemerintah Kabupaten Gowa tersebut sejalan dengan pandangan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Martha Octavia. Menurutnya, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan, jasa, dan logistik di Kawasan Timur Indonesia.

“Infrastruktur adalah penggerak perekonomian. Pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, hingga air bersih adalah fondasi penentu seberapa cepat suatu daerah mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonominya,” jelas Martha.

Ia menambahkan bahwa skema KPBU kini semakin penting sebagai strategi pembiayaan pembangunan, terutama di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Selain membantu pendanaan proyek, skema ini juga membuka ruang bagi inovasi dan efisiensi dari sektor swasta.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi, menekankan pentingnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.

“Investasi yang berkualitas akan menciptakan kapasitas produksi baru, memperkuat daya saing daerah, menciptakan nilai tambah, dan yang terpenting: membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” pungkas Rizki.

Melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Gowa, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan sektor swasta, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat sehingga mampu mendorong transformasi ekonomi daerah yang lebih mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. (*)