GOWA, GOSULSEL.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa kembali melanjutkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gowa Tahun Anggaran 2025 bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa, Sabtu (2/5/2026).

Rapat tersebut dipimpin oleh Nasruddin Daeng Sitakka dan dihadiri jajaran pimpinan DPRD, panitia khusus (Pansus), serta sejumlah OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.

Turut hadir dalam agenda tersebut di antaranya Fahmi Adam, Risqiyah Hijaz, Andi Lukman Naba, serta Tyna Haji Tino Dg Mawangi.

Dalam forum tersebut, sejumlah OPD memaparkan capaian program dan realisasi kegiatan selama Tahun Anggaran 2025. Beberapa OPD yang hadir meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, BKPSDM, hingga Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Gowa.

Sebagai pimpinan rapat, Nasruddin Daeng Sitakka menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. Menurutnya, forum tersebut tidak hanya menjadi agenda formal tahunan, tetapi juga ruang evaluasi untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kami ingin seluruh pembahasan dilakukan secara objektif dan terbuka. Semua data harus sinkron agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar dapat menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” ujarnya dalam rapat.

Sementara itu, Ketua DPRD Gowa Fahmi Adam menekankan pentingnya pembahasan LKPJ sebagai instrumen evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.

Ia menyampaikan bahwa DPRD bersama Pansus akan mencermati secara menyeluruh capaian program yang telah dilaksanakan, termasuk efektivitas kebijakan serta dampaknya terhadap masyarakat Kabupaten Gowa.

“Melalui pembahasan ini, DPRD bersama Pansus akan mencermati secara menyeluruh capaian kinerja pemerintah daerah, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan ke depan,” kata Fahmi Adam.

Di sisi lain, anggota DPRD Abdul Razak menyoroti adanya ketidaksesuaian data antara laporan SKPD dan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Ia mencontohkan perbedaan data pada sektor pendidikan, khususnya pembangunan perpustakaan sekolah, yang menurutnya perlu segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan kebingungan dalam proses evaluasi.

“Kita harus memastikan mana yang menjadi acuan, apakah data dalam LKPJ atau yang disampaikan SKPD. Perbedaan ini tidak hanya terjadi di Dinas Pendidikan, tetapi juga di beberapa OPD lainnya,” ujarnya.

Abdul Razak juga meminta seluruh OPD untuk lebih transparan dalam menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi capaian program, baik yang belum memenuhi target maupun yang melampaui target.

“Setiap program pasti memiliki dinamika di lapangan. SKPD perlu menyampaikan secara terbuka berbagai kendala yang dihadapi, agar evaluasi yang dilakukan benar-benar komprehensif,” tambahnya.

Ketua Pansus Risqiyah Hijaz turut memberikan perhatian terhadap aspek koordinasi antar perangkat daerah, khususnya terkait responsivitas OPD dalam memenuhi kebutuhan data selama proses pembahasan berlangsung.

Ia berharap seluruh perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, dapat lebih kooperatif agar proses evaluasi berjalan efektif.

“Kami harap OPD terkait dapat lebih responsif dan mudah dihubungi oleh tim Pansus, sehingga proses pembahasan berjalan efektif dan tidak terhambat,” tuturnya.

Melalui pembahasan lanjutan LKPJ ini, DPRD Kabupaten Gowa berharap seluruh pihak dapat berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(*)