GOWA, GOSULSEL.COM – Pemerintah Kabupaten Gowa terus memperkuat komitmennya dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat fungsi pengawasan sebagai langkah strategis untuk mencegah terjadinya kerugian daerah sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, saat membuka Seminar “Penguatan Komitmen Bersama: Strategi Efektif Pencegahan dan Pemulihan Kerugian Daerah” yang digelar Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa di Hotel Mercure Makassar, Jumat (07/08/2026).

Seminar ini diikuti para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan menjadi forum untuk memperkuat sinergi dalam membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, berintegritas, serta bebas dari penyimpangan.

Dalam sambutannya, Darmawangsyah mengapresiasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa atas penyelenggaraan seminar tersebut. Menurutnya, tema yang diangkat sangat relevan dengan tantangan pemerintahan saat ini yang menuntut setiap perangkat daerah mampu menerapkan sistem pengendalian yang kuat serta mengedepankan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program.

“Tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari keberhasilan melaksanakan program pembangunan, tetapi juga dari kemampuan menjaga integritas, mengelola risiko, dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan keuangan daerah kepada masyarakat. Inilah fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang dipercaya publik,” ujar Darmawangsyah.

Ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah, termasuk pemerintah kecamatan, harus menjadikan kepatuhan terhadap regulasi, penguatan sistem pengendalian intern, serta penerapan manajemen risiko sebagai bagian yang melekat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi.

Menurutnya, fungsi pengawasan saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada penemuan pelanggaran. Pengawasan harus dipandang sebagai mekanisme pencegahan yang mampu mendeteksi potensi persoalan sejak dini sekaligus mendorong perbaikan tata kelola organisasi.

“Saya ingin seluruh pimpinan perangkat daerah memiliki cara pandang yang sama bahwa pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi mitra strategis dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Dengan begitu, setiap potensi persoalan dapat dicegah sejak dini sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas,” tegasnya.

Darmawangsyah juga menyoroti peran strategis Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Menurutnya, fungsi APIP kini semakin luas, tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga menjadi konsultan, pendamping, dan quality assurance agar setiap perangkat daerah mampu menjalankan program secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Ia mengingatkan bahwa kerugian daerah memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan administrasi atau keuangan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Pencegahan harus menjadi prioritas. Namun apabila kerugian daerah tetap terjadi, penyelesaiannya harus dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan berkeadilan dengan mengutamakan pemulihan kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap persoalan harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem agar tidak terulang kembali,”katanya.

Wakil Bupati Gowa berharap seminar ini mampu melahirkan langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan di seluruh perangkat daerah, sekaligus memperkuat budaya antikorupsi, meningkatkan disiplin aparatur, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Gowa.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa, Syahrul Syahrir, mengatakan seminar tersebut dirancang untuk memperkuat komitmen para pimpinan perangkat daerah dalam mengantisipasi risiko pengelolaan keuangan serta mempercepat proses pemulihan apabila terjadi kerugian daerah.

“Seminar ini kami harapkan menjadi media penguatan komitmen para pimpinan SKPD dalam memitigasi risiko keuangan daerah sekaligus mempercepat pemulihan kerugian daerah melalui tata kelola yang semakin baik,” jelas Syahrul.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan pemahaman pimpinan perangkat daerah mengenai strategi pencegahan penyimpangan keuangan, penguatan sistem pengendalian intern, hingga mekanisme penyelesaian dan pemulihan kerugian daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seminar diikuti oleh 54 pimpinan SKPD, empat staf ahli bupati, dan enam kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa. Selain Wakil Bupati Gowa, kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Gowa berharap terbangun kesamaan persepsi di seluruh perangkat daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga potensi kerugian daerah dapat diminimalkan serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan terus meningkat. (*)