MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Universitas Muslim Indonesia (UMI) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tengggara (Sulselbartra) menggelar Seminar Nasional Perpajakan di Auditorium Al-Jibra, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (24/8/2026).

Kegiatan ini menjadi tonggak awal kolaborasi berkelanjutan antara UMI dan DJP Sulselbartra untuk memperkuat literasi pajak kepada mahasiswa.

Selain itu, UMI juga menghadirkan Tax Law Center UMI sekaligus program Brevet AB yaitu pelatihan mengenai aturan dan praktik perpajakan untuk tingkat dasar dan menengah.

Adapun tema seminar kali ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 tentang penyesuaian Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM. 

Direktur Eksekutif Tax Law Center UMI, Azwar Amiruddin mengatakan, kegiatan tersebut juga menjadi langkah awal untuk memperluas kontribusi UMI dalam pengembangan ilmu dan praktik perpajakan.

“Tujuan acara ini untuk memberikan dampak bagi pengembangan ilmu perpajakan, khususnya di Universitas Muslim Indonesia,” kata Azwar dalam seminar nasional itu.

Menurutnya, The Tax Law Center tidak hanya diarahkan sebagai ruang akademik, tetapi juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk memahami perpajakan secara lebih dekat dengan dunia praktik.

Literasi perpajakan mahasiswa menjadi salah satu fokus utama. Mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki kesadaran terhadap kewajiban perpajakan sejak berada di bangku kuliah.

“Mahasiswa dapat belajar sekaligus praktik bagaimana dunia perpajakan itu dan bagaimana ke depannya kita bisa mempersiapkan SDM yang kompeten dan ahli di bidang perpajakan,” ujarnya.

Kerja sama UMI dengan DJP Sulselbartra juga menjadi bagian penting dalam pengembangan Tax Law Center.

Azwar menjelaskan, kerja sama tersebut mencakup seminar dan sosialisasi perpajakan, penelitian serta kajian bersama terhadap regulasi perpajakan.

“UMI dan DJP juga akan mengembangkan program Tax Goes to Campus dengan melibatkan perusahaan untuk membahas pelaksanaan perpajakan hingga tanggung jawab sosial perusahaan,” ucapnya.

Program terdekat yang akan dijalankan adalah Brevet AB. Pelatihan dan sertifikasi perpajakan tersebut dijadwalkan mulai 1 September 2026 dan diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam negeri.

Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Imanul Hakim, mengapresiasi langkah UMI yang dinilai telah membawa peran Tax Center lebih jauh dari sekadar membantu pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang perpajakan.

Ia menilai keberadaan Tax Center dapat menjadi ruang kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan DJP dalam meningkatkan pemahaman serta pengembangan perpajakan.

“Hal yang perlu kita jaga adalah membuat jaringan,” kata Imanul.

Ia juga mendorong mahasiswa UMI untuk melihat peluang ekonomi secara lebih luas, terutama dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan dunia usaha di Indonesia.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tantangan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja, bukan hanya menjadi pencari kerja.

Imanul menyoroti persoalan pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan. Ia mengatakan lulusan perguruan tinggi masih menghadapi tantangan dalam memasuki dunia kerja sehingga kampus perlu memperkuat keterampilan praktis dan kemampuan kewirausahaan mahasiswa.

Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Sumber Daya Pembelajaran UMI, Prof Dirgahayu A. Lantara mengatakan pengembangan Tax Law Center sejalan dengan upaya kampus meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Menurutnya, keberadaan laboratorium dan fasilitas akademik harus dimanfaatkan untuk memperkuat proses pembelajaran.

“Perguruan tinggi tidak cukup hanya melakukan transfer of knowledge, tetapi juga perlu membangun karakter dan tanggung jawab mahasiswa,” ucapnya.

Dirgahayu juga menekankan pentingnya pembaruan kurikulum agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan dunia kerja. Penguatan bidang akuntansi, kewirausahaan, dan kompetensi spesifik lainnya dinilai penting agar mahasiswa tidak hanya kuat secara teori, tetapi mampu mengeksekusi pengetahuan dalam kehidupan nyata.

Melalui The Tax Law Center dan program Brevet AB, UMI berharap lahir lebih banyak sumber daya manusia yang memiliki pemahaman, keterampilan, dan kompetensi di bidang perpajakan.

“Kolaborasi dengan DJP juga diharapkan memperkuat hubungan antara kampus, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun kesadaran serta kepatuhan perpajakan,” tukasnya. (*)