BONE, GOSULSEL.COM – Di Sulawesi Selatan, jejak budaya tidak melulu soal adat istiadat. Bahasa ikut menjadi ikon yang selalu melekat pada masyarakat.

Adalah Bugis dan Makassar, dua bahasa warisan yang tetap terjaga sampai sekarang. Bahkan jumlah penuturnya masih terbanyak di Sulawesi Selatan.

Mereka tersebar di hampir setiap daerah. Salah satunya sangat mudah dijumpai di Kabupaten Bone. Bahasa sehari-hari mereka adalah Bugis.

Bone sudah lama dikenal sebagai salah satu daerah dengan penutur bahasa Bugis terbanyak. Tokoh-tokoh besar seperti Jusuf Kalla (Mantan Wakil Presiden RI) hingga Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian) bahkan tetap mengandalkan bahasa ini dalam kesehariannya.

Dialeknya pun sangat familiar di telinga masyarakat sebab punya intonasi yang khas. Bila orang Bone berbicara, semua orang pasti tahu.

Namun, perjalanan budaya di Bone bukan cuma tentang bahasa Bugis. Bumi Arung Palakka punya bahasa lokal yang disebut Bentong.

Bahasa Bentong hanya digunakan oleh suku To Bentong. Di Bone, suku ini mendiami Desa Bonto Masunggu, Kecamatan Tellu Limpoe.

Akses ke desa ini juga jauh dari ibukota Bone, yaitu Watampone. Tetapi justru lebih dekat dengan Pangkajene, ibukota dari Kabupaten Pangkep.

Jauhnya desa ini disebabkan keterbatasan akses jalan. Satu-satunya jalur ke Bone adalah melintasi Pangkep lalu Maros dengan jarak kurang lebih 300 kilometer.

Sumarni (36), warga Desa Bonto Masunggu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone memanfaatkan aplikasi BRImo untuk transaksi harian, Kamis (7/10/2026)/FOTO: AGUNG EKA-GOSULSEL

Sumarni (36) adalah salah satu penutur asli bahasa Bentong. Dia lahir dan besar di Bonto Masunggu sebagai warga suku To Bentong.

Sama halnya Bugis, dia mengungkapkan bahwa bahasa Bentong memiliki sejarah panjang. Bahasa ini konon sudah ada sejak ratusan tahun silam ketika Kerajaan Gowa masih menguasai Desa Bonto Masunggu.

Dari penuturannya, Bentong merupakan akulturasi dari tiga bahasa yaitu Bugis, Makassar, dan Konjo. Sedangkan dialeknya memiiki tempo cepat.

Adapun bahasa Makassar adalah sisa peninggalan Kerajaan Gowa sebelum Kerajaan Bonto Masunggu berpihak pada Bone.

“Tapi kami juga kata sendirinya,” ucap Sumarni saat ditemui di kediamannya, Rabu (7/10/2026).

Di era modern, bahasa Bentong mulai tergerus. Kedua anak Sumarni tidak pandai melafalkan bahasa ini. Pengaruh internet ternyata membuka wawasan bahasa baru.

“Sepertinya karena melihat internet, bahasa disana kan kebanyakan bahasa Indonesia. Sebenarnya bagus tapi mereka harus kenal bahasa ibunya,” lanjut Sumarni.

Pergeseran tradisi bahasa itu tidak hanya terjadi di Desa Bonto Masunggu. Penutur aslinya di Desa Bulo-bulo (Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru), dan Desa Tondongkura (Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep) juga semakin sedikit.

Penutur yang tersisa merupakan kalangan orang tua atau lanjut usia (lansia). Mereka juga jarang keluar dari desa sehingga kurang mengenal bahasa Bugis maupun Makassar.

“Jadi kalau mau diajak bicara, harus ada penerjemahnya,” kata Sumarni.

Modernisasi bagai pisau bermata dua. Di samping menggerus penggunaan bahasa lokal tetapi dampak positifnya, masyarakat mulai mengenal layanan perbankan digital.

Sekali lagi, Sumarni memang penutur bahasa Bentong. Akan tetapi dia tidak kolot terhadap perkembangan teknologi.

Setidaknya dia perlahan mengandalkan aplikasi BRImo di ponselnya. Platform digital dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) itu dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan transaksi mulai dari belanja daring hingga pembayaran tagihan listrik.

“Di sini sudah bagus jaringan internet, saya biasanya pakai kalau mau beli keperluan rumah,” ucap Sumarni.

Agen BRILink di Desa Bonto Masunggu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, Kamis (7/10/2026)/FOTO: AGUNG EKA-GOSULSEL

Untuk tarik tunai, dia tidak lagi harus menempuh 15  kilometer ke Desa Tondongkura di Pangkep. Sebab, Agen BRILink sekarang sudah hadir di Bonto Masunggu.

“Semua warga ke sana kalau mau tarik uang. Bukan ke Pangkep,” katanya.

Paham Finansial

Pengetahuan soal finansial tidak memandang usia dan bahasa. Ia hanya perlu dipahami pelan-pelan dengan niat dan upaya yang sungguh-sungguh.

Sumarni adalah buktinya. Kini dengan modernisasi yang menjangkau desa terjauh dari hiruk pikuk perkotaan, layanan perbankan digital sudah mulai menyentuh masyarakat Bonto Masunggu.

Digitalisasi di Desa Bonto Masunggu bermula ketika Mantri BRI berkunjung sekali di sana. Saat itu, dia datang bersama petugas bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Sumarni bersama puluhan warga parubaya ikut menyambut mereka. Maksud kedatangannya adalah untuk Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH).

Sosialisasi tersebut, kata Sumarni, awalnya tidak berjalan mulus. Sebab, mantri menemui kendala bahasa.

Sebagian besar warga memang hanya tahu bahasa Bentong. Sehingga, mantri juga kesulitan memberikan penjelasan.

“Beberapa anak muda dan kepala desa yang paham, diminta jelaskan termasuk saya kasih tahu kalau ada orang bank,” ungkapnya.

Pada intinya, lanjut Sumarni, sosialisasi itu membahas pencairan uang tunai bansos lewat BRI. Sementara untuk mengecek saldo dapat dilihat di aplikasi BRImo.

“Sejak itu saya pakai BRImo. Bukan cuma saya tapi penerima manfaat bansos yang lain,” lanjutnya.

Dengan pemanfaatan layanan bank melalui platform digital, warga pedesaan semakin paham soal finansial. Kini, uang bansos tidak hanya dipakai untuk kebutuhan harian, namun juga disisihkan sebagai dana darurat.

Bagi Sumarni, uang bukan soal makan di hari ini. Lebih dari itu, keberlangsungan hidup ditentukan dari cara mengelola keuangan di tengah perekonomian yang naik turun.

Wajar saja, Desa Bonto Masunggu tengah memasuki musim kemarau panjang. Tidak banyak komoditas yang bisa dipanen. Akibatnya, pendapatan pun ikut berkurang.

“Di sini itu rata-rata petani. Paling banyak garap sawah tapi karena kering, jadinya susah untuk tumbuh,” jelas Sumarni.

Kepala Desa Bonto Masunggu, Najamuddin saat ditemui di kediamannya, Kamis (7/10/2026)/FOTO: AGUNG EKA-GOSULSEL

Kepala Desa Bonto Masunggu, Najamuddin menyebut pemanfaatan aplikasi perbankan tidak bisa lagi di hitung jari. Sebagian besar warganya telah menggunakan platform digital itu untuk kemudahan transaksi melalui layar ponsel.

“Karena kebanyakan warga adalah penerima PKH, jadinya ada semua aplikasi BRImo-nya,” ungkapnya.

Hanya saja, menurut Najamuddin, belum semua warga paham berbagai fitur di aplikasi tersebut. Edukasi pelan-pelan terus diberikan agar penggunaannya lebih maksimal.

“Seperti belanja kebutuhan pertanian, kan bisa langsung di aplikasi jadi tidak perlu lagi jauh ke Pangkajene pergi beli,” tutup Najamuddin.

Edukasi OJK Tanpa Kompromi

Perubahan perilaku masyarakat Desa Bonto Masunggu memanfaatkan layanan perbankan digital tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Di baliknya, ada perjuangan panjang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peran OJK bukan sekadar mengawasi kinerja industri jasa keuangan. Namun, OJK juga ingin memastikan capaian literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Untuk itu, OJK mendorong seluruh perbankan melakukan edukasi keuangan. Hal ini juga diatur melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat.

Dalam peraturan tersebut, OJK mewajibkan perbankan melaksanakan kegiatan edukasi keuangan minimal satu kali dalam setiap semester.

Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch Muchlasin (pegang mic) di sela pemaparan materi di Media Briefing 2026 di Kantor OJK Sulselbar, Kota Makassar beberapa waktu lalu/FOTO: AGUNG EKA-GOSULSEL

Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch Muchlasin menekankan keseriusan perbankan dalam menjalankan edukasi. Pengetahuan soal produk dan inovasi layanan harus dipahami seluruh masyarakat.

Apalagi di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) seperti Desa Bonto Masunggu, dia menilai, masyarakat setempat berhak mendapat pemahaman mengenai layanan dan produk keuangan yang legal.

“Bagi kami, masyarakat di wilayah 3T harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk memahami produk dan layanan jasa keuangan,” ujar Mochlasin kepada Gosulsel, Selasa (20/10/2026).

Dia juga menyadari intervensinya harus berbeda. Olehnya, edukasi harus menerapkan pendekatan yang lebih persuasif.

“Kami mengedepankan komunikasi yang sederhana, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat,” lanjut Muchlasin.

Begitu juga ketika edukasi dihadapkan pada tantangan bahasa lokal di daerah 3T. Sehingga, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat perlu dilakukan agar materi yang disampaikan dapat dipahami.

“Kami ingin memastikan bahwa pesan yang disampaikan benar-benar dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.

Muchlasin pun berharap, pemahaman literasi dan inklusi keuangan dapat merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Edukasi akan terus dilaksanakan ke berbagai daerah termasuk di 3T.

“Dengan pemahaman keuangan yang baik, masyarakat diharapkan mampu mengelola pendapatan, merencanakan kebutuhan masa depan, memilih pembiayaan secara bijak, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan,” tutupnya. (*)