MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulsebar) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di Sulawesi Selatan terkhusus mereka yang tinggal di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Di Sulawesi Selatan, daerah 3T mencakup pedesaan yang memiliki akses jauh dari ibukota kabupaten. Salah satunya di Desa Bonto Masunggu, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone.

Kepala OJK Sulselbar, Moch Muchlasin mengatakan, penguatan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat 3T menjadi bagian dari program inisiatif GENCARKAN atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan.

Muchlasin menilai, masyarakat 3T berhak mendapat pemahaman mengenai layanan dan produk keuangan yang legal. Bukan cuma sekadar edukasi, namun bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan transaksi.

“Bagi kami, masyarakat di wilayah 3T harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk memahami produk dan layanan jasa keuangan,” ujar Muchlasin dalam keterangan tertulisnya kepada Gosulsel, Selasa (20/10/2026).

Dia juga menyadari intervensinya harus berbeda. Untuk itu, OJK Sulselbar dalam edukasi menerapkan pendekatan yang lebih persuasif.

“Kami mengedepankan komunikasi yang sederhana, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat,” lanjut Muchlasin.

Apalagi, kata Muchlasin, edukasi sering dihadapkan pada tantangan bahasa lokal di daerah 3T. Sehingga, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat perlu dilakukan agar materi yang disampaikan dapat dipahami.

“Jadi, pendekatannya bukan sekadar menerjemahkan materi ke bahasa yang mudah dipahami, melainkan juga memberikan contoh yang relevan dengan pengalaman
masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa pesan yang disampaikan benar-benar dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.

Muchlasin berharap, pemahaman literasi dan inklusi keuangan dapat merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Edukasi akan terus dilaksanakan ke berbagai daerah termasuk di 3T.

“Kami juga berharap peningkatan akses tersebut dapat mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal, baik di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, maupun usaha mikro dan kecil. Dengan pemahaman keuangan yang baik, masyarakat diharapkan mampu mengelola pendapatan, merencanakan kebutuhan masa depan, memilih pembiayaan secara bijak, dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan,” tutupnya. (*)