MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melihat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai peluang strategis untuk membuka akses produk lokal ke pasar internasional. Potensi tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan industri halal sekaligus memperluas kesempatan usaha bagi pelaku ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, saat menghadiri Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Senin (02/11/2026).

Sebagai tuan rumah penyelenggaraan IIFS tahun ini, Sulawesi Selatan mendapat kesempatan menjadi salah satu pusat pembahasan mengenai masa depan industri keuangan syariah, termasuk strategi memperluas kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian nasional dan pasar global.

Mengangkat tema Strengthening Islamic Finance Ecosystem to Advance Sustainable Halal Economic Growth, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan peluncuran cetak biru (blueprint) pengembangan keuangan syariah, forum tingkat tinggi, serta konferensi keuangan syariah berskala internasional.

Andi Sudirman menilai, peluang ekonomi halal saat ini tidak hanya dimanfaatkan negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Sejumlah negara lain juga mulai mengambil bagian dalam persaingan industri tersebut sehingga Indonesia perlu memiliki kesiapan ekosistem agar tidak sekadar menjadi pasar, tetapi juga mampu tampil sebagai produsen yang kompetitif.

“Kita melihat bahwa yang mengambil peluang dalam persaingan ekonomi halal dunia bukan hanya negara-negara mayoritas muslim. Tiongkok dan Thailand, misalnya, juga mengambil peluang ini. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang kuat agar potensi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dapat berkembang lebih luas,” ucapnya.

Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah memiliki cakupan yang luas dan dapat memberikan manfaat bagi berbagai sektor. Mulai dari industri produk halal, makanan dan minuman, fesyen muslim hingga pariwisata ramah muslim yang memiliki peluang untuk terus dikembangkan.

Gubernur juga berharap kehadiran cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun langkah yang terarah dan saling terintegrasi.

Pemprov Sulsel, kata Andi Sudirman, siap mengambil bagian dalam upaya tersebut melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu perhatian utamanya ialah memastikan instrumen pembiayaan syariah dapat dimanfaatkan secara nyata oleh pelaku usaha, khususnya UMKM, serta mendukung program pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap mendukung langkah kolaboratif tersebut untuk memastikan bahwa pembiayaan dan instrumen keuangan syariah dapat menjangkau sektor riil, UMKM, serta program pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menilai Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan industri keuangan syariah. Potensi tersebut ditopang oleh pertumbuhan aset keuangan syariah, dukungan kebijakan pemerintah, regulasi, serta besarnya populasi muslim di Tanah Air.

Namun, seluruh potensi itu perlu dikelola secara terpadu agar dapat membentuk ekosistem yang saling mendukung dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Friderica juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah daerah, termasuk Sulawesi Selatan, dalam mendorong keberhasilan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai program serta kerja sama di tingkat daerah.

“Peran daerah di indonesia, utamanya Provinsi Sulawesi Selatan juga sangat penting dalam menyukseskan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai program dan kerja sama yang dilaksanakan di daerah,” ucapnya.

Ia menambahkan, cetak biru yang diluncurkan dalam kegiatan tersebut diharapkan menjadi panduan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan. Di dalamnya mencakup arah pengembangan, penguatan kelembagaan, pengembangan produk, inovasi, hingga pemanfaatan teknologi.

“Harapan kita, industri ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin maju. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Kegiatan IIFS 2026 turut dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi bersama jajaran anggota Dewan Komisioner OJK serta sejumlah pemangku kepentingan sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Melalui penyelenggaraan forum internasional ini, Sulawesi Selatan diharapkan tidak hanya menjadi tuan rumah pertemuan, tetapi juga mengambil peran dalam mendorong pertumbuhan industri halal dan membuka peluang lebih luas bagi produk-produk daerah untuk bersaing di pasar internasional. (*)