MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menegaskan bahwa sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan salah satu area yang paling rawan terjadi korupsi. Hal ini karena PBJ menyerap porsi besar dari anggaran daerah, sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih ketat.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat memberikan materi dalam kegiatan Bimbingan Teknis peningkatan kompetensi PA/KPA/PPK serta P3DN, yang juga membahas upaya pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kegiatan ini berlangsung di The Rinra Hotel, Kamis (21/05/2026).

Menurutnya, praktik korupsi dalam PBJ tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap kualitas pembangunan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Fokus pencegahan korupsi PBJ tahun 2026 meliputi digitalisasi sistem pengadaan, pengawasan berbasis risiko, peningkatan transparansi, dan penguatan integritas ASN,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan beberapa titik rawan dalam proses pengadaan yang sering menjadi celah terjadinya penyimpangan, seperti pengaturan spesifikasi, pengkondisian pemenang tender, hingga praktik gratifikasi dan suap.

“Koordinasi dan integritas seluruh pelaku pengadaan menjadi kunci agar proses PBJ berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi,” ujarnya.

Di akhir penyampaiannya, ia kembali menegaskan bahwa dampak korupsi dalam pengadaan barang dan jasa sangat serius. Kerugian yang terjadi tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berpengaruh pada kualitas pembangunan dan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Gowa, Aisyah Najamuddin, menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan teknis ini bertujuan untuk memastikan proses pengadaan berjalan secara efisien, transparan, dan akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan.

“Tujuan utama bimbingan teknis ini adalah meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam memahami regulasi dan teknis pengadaan. Hari ini Pemerintah Kabupaten Gowa melalui UKPBJ melaksanakan bimtek yang diikuti PA, KPA, kepala bagian, dan seluruh camat,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemahaman yang baik terkait tata kelola pengadaan sangat penting agar setiap pejabat yang terlibat mampu menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pelatihan ini memastikan proses pengadaan berjalan efisien, transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan,” tambahnya.

Ke depan, kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman serta keterampilan para pelaku pengadaan, mulai dari PA, KPA, PPK, pejabat pengadaan hingga Pokja pemilihan, dalam menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas. (*)