GOWA, GOSULSEL.COM — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gowa meminta persoalan pembayaran biaya operasional bahan bakar minyak (BBM) jenis solar segera diselesaikan. Keterlambatan pembayaran kepada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mitra membuat armada pengangkut sampah tidak dapat beroperasi normal dan berdampak pada pelayanan kebersihan di sejumlah wilayah.

Kepala DLH Kabupaten Gowa, Azhari Azis, mengungkapkan bahwa dana operasional pembelian solar untuk periode Agustus hingga 17 September 2026 belum dibayarkan kepada pihak SPBU. Akibatnya, pasokan bahan bakar bagi kendaraan pengangkut sampah dihentikan.

Persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Kabupaten Gowa, Firdaus, serta Plh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Abdul Rachman, agar segera mendapatkan penyelesaian.

“Kami sudah melaporkan ke Plh Sekkab Gowa serta Plh Kepala BPKD terkait belum cairnya dana operasional bahan bakar minyak solar. Karena dana operasional solar untuk bulan Agustus sampai dengan 17 September hari ini belum dibayarkan ke SPBU. Akibatnya kendaraan pengangkut sampah sudah tidak diberi lagi jatah bahan bakar oleh pengelola SPBU yang dikerjasamakan. Karena itu kami mohon Bapak Plh Sekkab dan Bapak Plh Kepala Keuangan agar segera menyikapi ini sebab sampah akan terus bertambah,” kata Kadis LH Gowa, Azhari Azis, Kamis (17/09/2026).

Menurut Azhari, persoalan tersebut membutuhkan penanganan segera karena sampah rumah tangga terus bertambah setiap hari. Jika pengangkutan tidak berjalan sebagaimana mestinya, volume sampah yang tertahan di tempat pembuangan sementara (TPS) akan semakin besar.

Kondisi itu terlihat di sejumlah titik di Kecamatan Somba Opu. Tumpukan sampah dilaporkan menggunung di kawasan belakang RSUD Syekh Yusuf, poros Macanda, poros Samata-Pattallassang, Jalan Pariwisata di poros kuburan Dato Panggentungan-Danau Mawang, hingga Jalan Tun Abdul Razak yang berada tidak jauh dari Masjid Cheng Ho.

Sampah yang tidak terangkut selama lebih dari sepekan tersebut bahkan mulai meluber hingga ke bahu jalan. Situasi ini menjadi persoalan serius bagi pelayanan kebersihan, terutama di kawasan perkotaan yang menghasilkan sampah setiap hari.

Bagi DLH Gowa, kelancaran pengangkutan sangat bergantung pada kesiapan armada dan tersedianya bahan bakar. Karena itu, penyelesaian persoalan pembayaran biaya operasional menjadi salah satu hal mendesak agar kendaraan dapat kembali menjalankan tugasnya.

Persoalan tersebut turut mendapat perhatian Wakil Ketua I DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab. Ia mengaku menerima laporan masyarakat mengenai penumpukan sampah di sejumlah lokasi dan meminta pemerintah daerah segera mencari jalan keluar.

“Kemarin yang terbayar baru gaji ASN, sementara untuk dana rutin SKPD belum dibayarkan. Pascapenonaktifan tujuh pejabat, khususnya Sekkab dan Kepala BPKD di detik-detik akhir menjelang gajian pegawai untuk bulan September, kepala daerah mengambil kebijakan tersebut. Dua pejabat pemegang akun super admin dan admin BUD diberhentikan sementara lalu ditunjuk pejabat pengganti yakni plt (pelaksana tugas). Namun karena plt tidak ada dalam regulasi perundang-undangam lalu kepala daerah mengganti kembali SK menjadi Plh (pelaksana harian). Pejabat plh ini pun memiliki kewenangan terbatas. Inilah semua dampaknya. Gaji telat dibayarkan, dan kemudian gaji akhirnya terbayar namun tidak pada belanja rutin lainnya,” kata HAR yang juga Wakil Ketua I DPRD Gowa.

Hasrul menilai persoalan persampahan tidak boleh berlarut-larut karena berkaitan langsung dengan kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kenyamanan warga.

”Sampai hari ini di sejumlah titik pembuangan, sampah terlihat menumpuk. Ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat dan kenyamanan warga. Karena itu kami minta pihak-pihak terkait untuk seriusi masalah sampah ini, carikan solusinya segera, bagaimana agar armada sampah bisa kembali beroperasi. Jangan biarkan Kota Sungguminasa darurat sampah,” terang HAR.

DLH Gowa berharap kendala pembiayaan operasional segera dituntaskan sehingga pelayanan pengangkutan sampah dapat kembali berjalan dan penumpukan di sejumlah titik tidak terus meluas. (*)