Bupati Gowa Tegaskan Peran Daerah Kawal Program Prioritas Nasional di Rakornas 2026
BOGOR — Pemerintah daerah kembali ditegaskan sebagai ujung tombak keberhasilan program nasional. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang dihadiri Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (02/02/2026).
Rakornas yang dibuka langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, khususnya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan.
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Gowa untuk mengawal dan menyukseskan berbagai program prioritas Presiden di tingkat daerah. Ia menyebut, sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar program strategis benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Harapan kita tentu bersinergi mengawal seluruh program pemerintah pusat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penurunan angka kemiskinan, program 3 juta rumah, serta program-program lainnya, termasuk menjaga dan mempertahankan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkapnya.
Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya menempatkan isu kemiskinan sebagai tantangan utama bangsa yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Ia menilai, kemiskinan tidak seharusnya terjadi di negara dengan kekayaan alam yang melimpah seperti Indonesia.
“Kita harus bersatu menghilangkan kemiskinan bangsa Indonesia. Kita tidak boleh menyerah,” tegas Presiden di hadapan ribuan peserta Rakornas.
Selain itu, Presiden juga mengajak seluruh kepala daerah untuk mengesampingkan perbedaan politik dan fokus pada kepentingan rakyat. Menurutnya, kepemimpinan yang kuat, jujur, dan berpihak pada rakyat menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Rakornas ini merupakan bagian dari penguatan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, di mana tahun 2026 menjadi fase penting dalam optimalisasi pelaksanaan program prioritas Presiden.
“Keberhasilan akan dapat dioptimalkan di tahun 2026 dengan kesamaan gerak langkah antara pemerintah pusat dan daerah,” jelas Mendagri.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 ini diikuti oleh 4.011 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga Forkopimda, dengan mengusung tema Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas Tahun 2045. (*)