MAKASSAR, GOSULSEL.COM — Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andi Abdul Waris Halid, mengapresiasi kesiapan PT Masmindo Dwi Area (MDA) dalam menghadapi tahapan pra-penambangan melalui kehadiran aktif perusahaan dalam forum dialog lintas pemangku kepentingan yang digelar di Sulawesi Selatan, Rabu (5/2/2026).

Menurut Andi Abdul Waris Halid, keterlibatan aktif perusahaan sejak tahap awal perencanaan investasi mencerminkan pentingnya keterbukaan dan komunikasi, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang kompleks dan tingkat kerawanan bencana yang perlu diantisipasi sejak dini.

Ia menilai, forum dialog menjadi ruang strategis untuk memastikan percepatan investasi berjalan seiring dengan kesiapan daerah, baik dari aspek tata ruang, lingkungan, maupun sosial kemasyarakatan.

“Investasi perlu disiapkan sejak awal, termasuk dari sisi mitigasi risiko. Karena itu, ruang dialog menjadi penting agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama,” ujar Wahid.

Wahid juga menyampaikan bahwa dialog bersama MDA telah beberapa kali dilakukan. Menurutnya, MDA dinilai konsisten hadir dan terlibat dalam berbagai forum pembahasan terkait persiapan kegiatan pra-penambangan di Sulawesi Selatan.

Forum tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Luwu, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kepolisian Resor Luwu, kementerian teknis terkait, perwakilan kepala desa, serta tokoh masyarakat di sekitar wilayah operasional MDA. Sejumlah isu strategis seperti kesiapan wilayah, tata ruang, lingkungan hidup, serta aspek sosial menjadi fokus pembahasan.

Menanggapi hal tersebut, Erlangga Gaffar, perwakilan manajemen PT Masmindo Dwi Area, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komite II DPD RI. Ia menegaskan bahwa kehadiran MDA dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk terus membuka ruang dialog dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

“MDA sangat menghargai dan menghormati peran DPD RI dalam mengawal kepentingan daerah. Bagi kami, investasi adalah proses jangka panjang yang harus selaras dengan regulasi yang berlaku, serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan. Pendekatan mitigasi sejak awal menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan kegiatan,” jelasnya.

Sebagai penutup, Andi Abdul Waris Halid menyampaikan bahwa Komite II DPD RI ke depan juga akan mengundang perusahaan pertambangan lain yang beroperasi di Sulawesi Selatan, termasuk PT Vale Indonesia, serta pelaku industri sumber daya alam lainnya.

Selain itu, Komite II DPD RI juga akan memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan aktivitas pertambangan ilegal yang dinilai masih sulit dikendalikan dan memerlukan koordinasi lintas pihak untuk penanganan yang lebih efektif. (*)