GOWA, GOSULSEL.COM — Wakil Ketua I DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab (HAR), menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan persoalan banjir dan drainase yang menjadi keluhan utama warga saat melaksanakan reses di Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu.

Kegiatan reses yang berlangsung pada Selasa (31/03/2026) tersebut menjadi momentum bagi HAR untuk turun langsung menemui masyarakat sekaligus menyerap aspirasi di daerah pemilihannya.  

Dalam dialog bersama warga, berbagai persoalan disampaikan, mulai dari infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga program bantuan sosial. Namun, masalah banjir dan buruknya sistem drainase menjadi keluhan yang paling dominan dirasakan masyarakat hampir di seluruh wilayah kelurahan tersebut.  

Menanggapi hal itu, HAR menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius dan akan diperjuangkan agar dapat masuk dalam program pembangunan daerah.

“Reses bukan sekadar kegiatan rutin, tetapi komitmen kami untuk hadir di tengah masyarakat, mendengar langsung aspirasi warga, dan memperjuangkannya agar bisa masuk dalam program pembangunan daerah,” tegas HAR.  

Ia juga menambahkan bahwa penanganan banjir, pembenahan drainase, serta perbaikan jalan lingkungan akan menjadi fokus utama yang akan terus didorong di DPRD Gowa.

“Terutama terkait penanganan banjir, drainase, jalan lingkungan, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan,” lanjut legislator dari Partai Gerindra ini.

Menurut HAR, persoalan banjir yang kerap terjadi tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada aktivitas dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, ia berkomitmen mengawal agar solusi konkret segera dihadirkan melalui program pemerintah daerah.

Kegiatan reses tersebut turut dihadiri unsur pemerintah setempat, mulai dari camat, lurah, hingga tokoh masyarakat, yang bersama-sama menyampaikan kondisi riil di lapangan serta harapan warga ke depan.  

Dengan turun langsung ke tengah masyarakat, HAR memastikan aspirasi yang disampaikan tidak hanya dicatat, tetapi juga diperjuangkan hingga terealisasi dalam kebijakan pembangunan yang menyentuh kebutuhan warga. (*)