GOWA, GOSULSEL.COM – Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Gowa mulai menunjukkan perbaikan setelah sebelumnya terjadi antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pemerintah Kabupaten Gowa berharap kondisi tersebut terus membaik sehingga masyarakat dapat memperoleh BBM dengan lebih mudah.

Perkembangan itu disampaikan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, usai menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (14/09/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas kondisi distribusi BBM bersubsidi, ketersediaan kuota, serta upaya mengatasi antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan.

Bupati Talenrang mengatakan, pasokan berbagai jenis BBM di Gowa, termasuk bensin dan solar, mulai kembali lancar. Meski demikian, antrean kendaraan masih ditemukan, tetapi kondisinya tidak separah beberapa hari sebelumnya.

“Alhamdulillah kuotanya sudah bagus, dan di Kabupaten Gowa per hari ini sudah mulai lancar, meskipun memang masih sedikit terjadi penumpukan namun tidak seperti beberapa hari terakhir ini yang sangat padat,” jelasnya.

Menurut Talenrang, perbaikan distribusi perlu diikuti dengan pengawasan agar BBM bersubsidi benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Pemerintah juga diharapkan mampu menyesuaikan pengaturan kebutuhan BBM bersubsidi dan nonsubsidi dengan kondisi di lapangan.

“Harapan kami subsidi bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Kemudian pemerintah bisa mengatur pergerakan kebutuhan BBM, khususnya subsidi dan nonsubsidi, dan menyesuaikannya dengan kebutuhan serta harga yang ada di masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah mengajukan permintaan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kelancaran pasokan di daerah.

“Kemarin suratnya sudah ada, 30 persen kita minta penambahan. Kita tunggu dari pusat berapa disetujui,” bebernya.

Pada 2026, kuota BBM bersubsidi untuk Sulawesi Selatan tercatat sekitar 1,8 juta kiloliter. Jumlah tersebut terdiri atas sekitar 1,1 juta kiloliter Pertalite dan 730 ribu kiloliter Biosolar.

Andi Sudirman menyebut, pemerintah provinsi masih menunggu keputusan pemerintah pusat mengenai besaran tambahan kuota yang akan disetujui. Di sisi lain, antrean kendaraan di sejumlah SPBU mulai berkurang sehingga kondisi penyaluran BBM berangsur membaik.

“Alhamdulillah sekarang sudah mulai terurai. Kita akan melihat evaluasi permintaan penambahan kuota,” pungkasnya.

Dari sisi penyediaan dan distribusi, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengenai usulan penambahan kuota yang diajukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Dari Pemprov sudah kirimkan permintaan penambahan kuota ke BPH Migas. Kemarin BPH Migas sudah datang ke Sulsel. Kami juga sudah sampaikan,” jelasnya.

Untuk mengendalikan antrean kendaraan dan menjaga kelancaran penyaluran BBM bersubsidi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas ESDM juga memberlakukan sejumlah langkah teknis mulai 13 hingga 20 September 2026.

Kebijakan tersebut mencakup penerapan sistem ganjil-genap untuk pengisian BBM bersubsidi di seluruh SPBU di Sulawesi Selatan. Selain itu, kendaraan truk diarahkan mengisi BBM pada malam hari guna mengurangi kepadatan kendaraan besar pada siang hari.

Pembatasan juga diberlakukan terhadap pengisian BBM bagi kendaraan yang indikator bahan bakarnya masih menunjukkan satu bar atau kurang.

Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap antrean di SPBU dapat terus berkurang dan distribusi BBM bersubsidi berjalan lebih tertib, sehingga kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. (*)