Makassar, GoSulsel.com — Komisi B DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota menyepakati membentuk  tim auditor menyikapi tuntutan Asosiasi Pedagang Makassar Mall (APMM) bersama Forum Pedagang Kaki Lima yang menuntut nilai harga Kios yang dibangun oleh PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR) dirasionalisasi.

Ketua Komisi B asal Fraksi Gerindra, Amar Busthanul mengatakan, kesepakatan ini dibuat berdasarkan tuntutan pedagang yang menilai harga yang ditawarkan oleh pihak PT MTIR sangat tidak wajar dengan luas perkios. Sementara pihak pengembang berdalih, bahwa harga tersebut sudah disepakati sebelumnya oleh para pedagang.

Oleh karenanya, kata Amar, satu satunya jalan adalah mendatangkan tim auditor yang kredibel untuk mengaudit, sehingga nantinya dapat diketahui nilai harga kios yang sebenarnya, apakah sudah dianggap wajar atau tidak.”Harapan kita agar pihak PT MTIR ini betul betul rasional dalam menentukan harga,” ucap Amar di ruang komisinya, Selasa (12/4).

Sementara itu, Manager Operasional Hubungan Masyarakat (Humas) PT MTIR, Imran, mengaku, pihaknya tidak keberatan dan bersedia jika kemudian harga kios yang ditawarkan itu diaudit oleh tim auditor, sebab pihak PT MTIR pada dasarnya berharap agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu pihak pedagang, pemerintah kota, maupun PT MTIR.

“Apapun hasilnya nanti kita akan terima,jika tim auditor menilai bahwa harga itu tidak rasional kami tidak akan mempermasalahkan,yang penting tidak ada pihak yang dirugikan,”jelasnya.(*)

---