Ilustrasi lelang jabatan

Deretan Nama Pansel 24 Jabatan Eselon II Pemkot Makassar, Siapa Saja Mereka?

Senin, 15 November 2021 | 14:08 Wita - Editor: Dilla Bahar - Reporter: Agung Eka - Gosulsel.com

MAKASSAR, GOSULSEL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memulai seleksi terbuka atau lelang jabatan untuk 24 jabatan eselon II. Pendaftaran sudah dibuka mulai hari ini, Senin (15/11/2021).

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) lelang terbuka, Aminuddin Ilmar menyampaikan bahwa pendaftaran dibuka selama lima hari. Ada perpanjangan waktu tiga hari bila belum memenuhi batas minimal pendaftar masing-masing rumpun jabatan.

Proses seleksi terbuka ini direncanakan berakhir tanggal 28 atau 29 November 2021. Dilanjutkan rapat pansel penentuan tiga besar akan dilakukan pada tanggal 1 atau 2 Desember 2021.

Digelarnya seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama (JPT) Pemkot Makassar ini seiring telah dibentuk pansel. Aminuddin Ilmu sebagai Ketua ditemani beberapa nama yang familiar.

Mereka diantaranya, Yusran Jusuf (Ketua Tim Transisi), Guru besar Unhas, Tahir Kasnawi dan Anwar Ramli selaku Akademisi Universitas Negeri Makassar. Selain itu, ada nama Maqbul Halim yang saat ini menjabat sebagai Komisaris GMTD mewakili Pemkot Makassar.

Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD) Makassar, Vivi Indriani mengatakan, tim pansel beranggotakan sembilan orang. Ada juga unsur dari Pemkot Makassar adalah Sekretaris Daerah Kota Makassa, M Anshar, Kemudian Kepala BKPSDMD Makassar Andi Siswanta Attas.

“Dari Pemprov Sulsel ada pak Imran Jausi, Kepala BKD Sulsel,” paparnya.

Lelang kali ini melibatkan pihak eksternal dari Pemkot Makassar. Adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, Arman Sahri Harahap.

Vivi pun menyebut jika panitia lelang dibagi dua. Yakni pansel kelompok pendapatan dan kelompok pelayanan.

Kelompok keuangan ialah inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Dinas Pekerjaan Umum.

Sementara itu, kelompok pelayanan antara lain Dinas Kebudayaan (Disbud), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Kemudian, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Ketahanan Pangan (DKP), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Selanjutnya ada Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA). Lalu, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Penataan Ruang (DTR), Dinas Pendidikan (Disdik), serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).

Selain itu, ada juga Dinas Perdagangan (Disdag), Kepala Dinas Pertanahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Dinas Sosial (Dinsos), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP). Terakhir, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (*)


BACA JUGA