MAMASA, GOSULSEL.COM – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menampung pemberitaan dan aspirasi masyarakat terkait dugaan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar subsidi dari SPBU Lambanan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, yang diduga digunakan untuk memenuhi kebutuhan proyek pembangunan jalan poros Mamasa–Toraja oleh PT Alpindo.

Sebagai tindak lanjut, Pertamina telah melakukan pengecekan kepada pemilik serta manajemen SPBU Lambanan untuk memperoleh informasi secara menyeluruh terkait pemberitaan tersebut. Pertamina juga melakukan evaluasi terhadap rekaman CCTV dan data penyaluran BBM selama periode November 2026 guna memastikan kesesuaian transaksi dan penyaluran dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Pertamina akan berkoordinasi dengan dinas atau instansi terkait untuk melakukan verifikasi terhadap surat rekomendasi yang digunakan dalam pembelian Solar subsidi. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa pembelian menggunakan surat rekomendasi dan barcode subsidi tepat yang sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku.

Pertamina juga melakukan evaluasi terhadap kepatuhan operasional SPBU, termasuk kesesuaian penyaluran BBM dan penggunaan perangkat digitalisasi. Pemberian surat teguran dan sanksi berupa pemberhentian sementara penyaluran BBM juga telah diberikan kepada SPBU hingga perangkat digitalisasi kembali normal.

Dalam upaya menjaga ketertiban pelayanan di SPBU Lambanan, Pertamina turut memperkuat pengawasan penyaluran BBM Subsidi dengan aparat penegak hukum (APH) setempat untuk membantu pengaturan dan penyaringan antrean kendaraan. Hal ini dilakukan agar pelayanan BBM dapat berjalan tertib dan masyarakat yang berhak memperoleh Solar subsidi tetap terlayani.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi berkomitmen untuk menjaga penyaluran BBM subsidi agar sesuai peruntukan dan ketentuan pemerintah. Pengawasan secara berkala serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat terkait akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga distribusi energi yang tertib dan tepat sasaran.

Masyarakat yang memiliki informasi atau menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi dapat menyampaikan laporan melalui Pertamina Contact Center (PCC) 135 yang tersedia selama 24 jam. (*)