Makassar, GoSulsel.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel akan melakukan supervisi dan monitoring terhadap 11 kabupaten/kota di Sulsel terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Kami meminta KPU Provinsi untuk melakukan monitoring dengan cara turun langsung ke daerah masing-masing, mengecek ketersedian anggaran. Apakah cukup atau tidak untuk tahapan yang dilakakukan KPU,” kata Komisioner KPU RI, Arif Budiman usai pertemuan pembahasan pengawalan NPHD di Hotel Four Points By Sheraton, Jl Landak Baru, Kamis (15/10/2015).

Untuk antisipasi kekurangan anggaran, kata Arif, pihaknya akan menyediakan dana talangan dari APBN. Dana ini akan dipakai pada belanja rutin nantinya.

“Ada dua jenis anggaran yang kami gunakan. Yang pertama, anggaran yang bersumber dari APBN untuk membiayai kegiatan rutin. Kedua, anggaran yang bersumber dari APBD untuk membiayai tahapan Pilkada. Jadi kalau terjadi gangguan terhadap pembiayaan rutin, maka KPU akan memberikan dana talangan,” jelasnya.

Arif menambahkan, persoalan yang muncul juga terkait beberapa daerah yang menganggarkan NPHD Pilkada 2016. Sebagian “Ini juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia termasuk daerah Luwu Utara yang dianggarkan Rp18 miliar,” katanya.

---