Halaman 1

Makassar, GoSulsel.com – Ketua Plt DPD I Golkar Sulsel kubu Agung Laksono, Sabil Rahman menyebut, DPD II Golkar Makassar (kubu Aburizal Bakri) tidak konsisten. Pasalnya, mereka telah mengambil dana hiba parpol secara diam-diam di Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

“Mereka itu tidak konsisten, sebab dana hiba itu seharusnya tidak boleh diambil sebelum ada keputusan yang ingkra dan adanya kepengurusan Golkar yang sah,” kata Sabil Rahman, saat dikonfirmasi melalui telepon, Minggu (18/10/2015).

Padahal kata Sabil, Kementrian Mentri Dalam Negeri (kemendagri) telah mengeluarkan penegasa terhadap parpol yang berkonflik tidak dapat dicairkan anggaran dana hiba parpol.

Halaman 2

Lebih lanjut Sabil mengatakan, Konflik dualisme kepengurusan Golkar antara Agung Laksono dan Aburizal Bakri (ARB), masih dalam proses di Mahkama Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dana hiba parpol untuk Golkar itu tidak dapat dikeluarkan sebelum ada putusan inkra dari pengadilan,” ujarnya.

Dia mengaku, Golkar kubu Agung akan menaati aturan yang dikeluarkan oleh Mendagri, Tjahjo Kumolo terkait dengan larangan dana hiba parpol yang berkonflik untuk tidak mendapatkan dana hiba.

“Ya kita konsisten dengang surat Kemendagri bahwa dana hibah tesebut tidak bisa dicairkan oleh siapapun sebelum ada inkrah, siapa sesungguhnya yang sah nantinya,” tambahnya.

---