Halaman 1

Makassar,GoSulsel.com– Minimnya proses penyerapan anggaran di Pemerintahan Provinsi Sulsel yang baru mencapai 62,01 persen realisasi fisik atau 53,91 persen dari anggaran di triwulan III, diakibatkan terlambatanya beberapa kebijakan dari pemerintah pusat.

Kebijakan dan keputusan yang dimaksud adalah terlambatanya penunjukkan Pengguna Anggaran (PA) dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknisnya (juklak/juknis) beberapa proyek dan program.

Hal ini disampaikan, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo saat ditemui di sela-sela peluncuran SNI Corner di UPTD Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Barang, Jumat 23 Oktober. Hanya saja, SYL juga mewanti-wanti satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemprov Sulsel untuk menggenjot pengelolaan anggaran.

Halaman 2

“Kita maklumi hal seperti ini di tingkat provinsi, pasalnya khusus untuk proyek yang bersumber dari APBN 2015, ada beberapa Kementerian yang baru menurunkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknisnya (juklak/juknis) pada bulan Juni. Belum lagi, penunjukan penanggung jawab anggaran (PA) beberapa kegiatan yang telat penunjukannya,” kata SYL.

Kendati demikian, secara tegas Syahrul menekankan, jika penyerapan anggaran SKPD masih rendah tanpa alasan jelas, maka yang bersangkutan akan dievaluasi.”Tentunya ada sanksi yang menanti SKPD. Kami akan melakukan evaluasi terkait program dan kebijakan yang mereka lakukan sejauh ini,” lanjut SYL.

---