Makassar, GoSulsel.com – Fraksi Partai Demokrat di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar menolak memberikan sisa honor tim pendamping 53 SKPD di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

“Pokoknya sisanya yang tinggal Rp 3 miliar jangan di berikan. Kalau tidak, kalian yang kami salahkan,” kata Anggota Fraksi Partai Demokrat, Susuman Haliman kepada 14 Camat saat rapat RAPBD Perubahan di gedung DPRD Makassar, Kamis (29/10/2015).

Hal senada juga diungkapkan, Fatma Wahyuddin, anggota fraksi Demokrat lainnya. Ia menilai jasa konsultan tenaga ahli atau tim pendamping membuat SKPD tampak kerdil.

“Bayangkan kalau misalnya ada tim pendamping yang basic keilmuannya teknik, masa harus dia lakukan pekerjaannya Dinas Kesehatan. Kan tidak logis,” katanya.

Tim pendamping atau jasa konsultan atau tim ahli sebanyak 6 orang yang melakukan pendampingan terhadap 53 SKPD terancam tidak terbayar honorernya selama Triwulan terakhir.

---