Halaman 1

Makassar, GoSulsel.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) Makassar, melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Dalam aksinya mereka menyerukan untuk melawan kapitalisasi pendidikan. Gabungan mahasiswa itu ialah FMK, FMD, SMI, SRIKANDI dan PMII Rayon Hukum UMI.

Koordinator aksi AMI Makassar, Firdaus, mengatakan, bahwa tepat 12 Juli 2012 lalu, Dikti mengesahkan Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Hal ini sekaligus jadi payung hukum baru mengamini sistem pendidikan sarat komersialisasi.

Proses Liberalisasi di sektor pendidikan akan menyebabkan pendidikan sarat dengan nilai-nilai kebebasan. Dengan begitu, negara perlahan tak lagi bertanggung jawab dan sepenuhnya diserahkan pada pihak swasta. Para mahasiswa ini menyimpulkan adanya dugaan praktek dari proses kapitalisasi pendidikan.

“Kapitalisasi pendidikan akan berimplikasi pada pendidikan yang akan lebih berorientasi pada pasar, berpegang pada hukum permintaan dan penawaran dan cenderung berburu rente. Sehingga pendidikan hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki modal. Sedangkan orang miskin akan tetap berada pada tempatnya dan sulit mengakses pendidikan yang lebih tinggi karena biaya,” terangnya saat melakukan aksi di depan Gedung DPRD Makassar, Selasa (17/11/2015).

Firdaus menambahkan, bertepatan dengan Hari Pelajar Internasional (International Student Day), puluhan mahasiswa menggelar aksi long march di sepanjang Jl Sultan Alauddin menuju DPRD Sulsel. Mereka membawa tuntutan “Membangun Kepoloporan Gerakan Mahasiswa dalam Melawan Kapitalisasi Pendidikan” sebagai ekspresi keprihatinan atas buruknya sistem pendidikan nasional yang sarat komersialisasi.

Halaman 2

“Pendidikan tinggi hari ini telah menjadi barang dagangan. Universitas tak lagi berperan sebagai lembaga yang akan menetukan perkembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi sebagai lembaga pencetak calon-calon buruh terdidik (sarjana) yang dipaksa untuk siap bertarung dalam arena liberalisasi pasar tenaga kerja Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” tegasnya.

Selain persoalan komersialisasi, menurut Firdaus, pendidikan di Indonesia juga jadi cerminan matinya demokrasi, menjadi representasi dunia pendidikan tinggi yang sangat anti demokrasi. Tanpa pikir panjang, mahasiswa diancam skorsing bahkan Drop Out jika menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kampus.(*)

---