Ilustrasi
#

Polda Tangani 4 Kasus Keterlibatan Kepala Desa & PNS di Pilkada

Sabtu, 28 November 2015 | 11:08 Wita - Editor: Chaerul Fadli - Reporter: Muhammad Seilessy - GoSulsel.com

Makassar, GoSulsel.com – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) menangani temuan pengerahan kepala desa dan pegawai negeri sipil (PNS) pada pelaksanaan Pilkada serentak. Dari laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel, hal ini terjadi di Kabupaten ‎Soppeng, Barru, dan Mamuju.

“Sesuai data kami ada 4 kasus politisasi birokrasi yang dilimpahkan dari Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) tepatnya pada bulan November 2015 ini,” kata Kepala Bidang Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol Frans Barung Mangera saat dihubungi via telepon, Sabtu (28/11/2015).

pt-vale-indonesia

Ia menjelaskan, kasus itu kini menjadi prioritas kepolisian, sesuai dengan arahan Kapolri, Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Selain itu, ada juga laporan tindak pidana umum yang berkaitan Pilkada.

Frans bilang, ada dua kasus penganiayaan yang melibatkan pendukung kandidat yang terjadi di Barru dan Pangkep. “Namun kasus penganiayaan itu ditangani langsung oleh Polres masing-masing mengingat tidak berhubungan dengan pelaksanaan pesta demokrasi karena dikategorikan pidana umum,” jelasnya.(*)

Tags:

BACA JUGA