Makassar, GoSulsel.com – Pengamat politik Sulsel, Arkam Azikin menilai peluang adanya money politik di Sulsel masih besar. Sebab, regulasi masih dianggap lemah untuk mengatur hal itu.

“Regulasi politik uang ini tidak jelas sanksinya. Sehingga membuat orang tidak jera melakukan politik uang karena banyak celah yang dimanfaatkan untuk melakukan money pilitic. Apalagi pada masa tenang,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (3/12/2015).

Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar ini menjelaskan, politik uang susah diawasi karena regulasi yang tidak ketat. Menurutnya, aturan mengenai politik uang sudah seharusnya direvisi jika pemerintah dan DPR ingin menciptakan Pilkada berintegritas serentak seluruh Indonesia nantinya.

Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak menyebutkan adanya ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku politik uang. Sehingga aturan itu mudah dikelabuhi pelaku. “Seharusnya aturan ini memuat secara tegas sanksi terhadap pelaku, bila perlu disanksi 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta bagi siapa saja, termasuk penyelenggara sendiri,” jelasnya.(*)

---