Makassar, GoSulsel.com – Potensi pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada di Sulawesi Selatan dinilai makin besar. Sebab, kewenangan penyelenggara terbatas.

“Iya, potensi pelanggaran jelas bisa terus terjadi karena regulasi yang mengatur kewenangan mereka (Panwas) yang terbatas. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pelanggaran,” ujar pengamat politik, Arkam Azikin saat dihubungi, Sabtu (5/12/2015).

Selain regulasi, jumlah anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) juga terbatas dalam pengawasan. Keterbatasan itu, kata dia, sering dijadikan peluang bagi pasangan calon maupun tim pemenang untuk melakukan money politic atau politik uang.

“Kalau hanya menunggu laporan, bisa dimanfaatkan oleh tim pemenang atau paslon untuk melakukan pelanggaran. Apalagi kalau calon dari petahana itu yang banyak berpeluang melakukan pelanggaran karena mereka yang paling dekat dengan orang birokrasi,” katanya

Ia meminta adanya revisi terhadap regulasi yang mengatur penyelenggara Pilkada. “Kalau mau Pilkada ini berjalan secara damai, kewenangan penyelenggara harus diperjelas. Apalagi Indonesia ini telah berencana memprogramkan Pilkada serentak seluruh indonesia nantinya,” jelasnya.(*)

---