Halaman 1

Makassar, GoSulsel.com – Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit dana proyek rehabilitasi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar yang hampir mencapai Rp 4 miliar. Lembaga ini menilai ada kejanggalan pada renovasi yang sejatinya rampung 80 hari setelah kontrak.

“Semestinya proyek selesai tepat pada waktunya,” ujar Direktur Riset ACC Sulawesi, Wiwin Suwandi saat dikonfirmasi, Kamis (17/12/2015). “Kita mendesak pihak BPK untuk segera melakukan audit untuk mengetahui penganggaran dalam proyek tersebut,” tambahnya.

Tenggat perampungan renovasi itu diungkapkan penanggungjawab proyek dari PT Mitra Ayangga Nusantara, Heri Jarre. Rekanan proyek perbaikan gedung legislator Makassar ini menilai perampungan proyek semestinya pada 10 Desember lalu. Namun proyek itu diperpanjang dengan addendum perpanjangan masa pengerjaan.

Halaman 2

“Kontrak berakhir pada tanggal 10 Desember. Tapi ada adendum perpanjangan waktu hingga tanggal 17 Desember. Namun waktu tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan proyek yang saat penyelesaiannya baru mencapai 75 persen,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, pihaknya hanya akan meminta biaya sesuai dengan volume proyek yang dikerjakan hingga batas waktu penambahan itu berakhir.

“Nanti akan dilakukan penghitungan volume proyek yang dikerjakan. Saya hanya akan meminta biaya sesuai dengan volume proyek yang dikerjakan. Kontrak sudah pasti langsung diputus, namun kami berharap tidak diblacklist,” tambahnya.(*)

---