Jelang MEA Segala Regulasi Harus Diharmonisasi

Senin, 28 Desember 2015 | 20:33 Wita - Editor: Nandar - Reporter: Sutriani Nina - Go Cakrawala

Halaman 1

Makassar, GoSulsel.com – Dialog akhir tahun Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan tema ‘Daerah Bisa’ menghadirkan Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal sebagai Keynote Speech, dalam sambutannya, Deng Ichal sapaan akrabnya menyatakan pelaksanaan dialog sebagai salah satu pembelajaran.

“Dengan adanya langkah seperti ini, bisa menjadi pembelajaran untuk menemukan inovasi dalam merumuskan pembangunan menjelang MEA,” Ucap Syamsu Rizal di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Senin (28/12/2015).

Sementara itu, ketua Jurusan Hubungan Internasional, Suryadi Culla mengungkapkan bahwa pemerintah pusat ikut andil besar terhadap kesiapan menghadapi MEA. Namun masalahnya, sosialisasi sangat lemah, bahkan suvervisi terhadap kebijakan dibiarkan berlarut.

“Dalam MEA akan ada sesuatu yang bebas, yaitu bebas barang dan investasi. Lalu lintas orang, modal akan bebas, yang harus dilakukan bagaimana masyarakat bisa merespon. Pemerintah harusnya melakukan pembenahan terhadap aspek yang terkait dengan pembenahan,” Lanjut Syamsu Rizal.

Menurutnya, banyak ketidaksiapan. Negara Indonesia kalah oleh Thailand, Malaysia, sekalipun menang pada jumlah penduduk yang ramai. Aspek regulasi penting untuk dibahas. Salah satu penyebab daerah tidak siap karena pemerintah pusat.

Halamn 2

Bupati terpilih Luwu Utara, Indah Putri Indriani mengatakan bahwa salah satu faktor pendukung adalah daerah yaitu daerah yang harus terbuka untuk menerima aliran. Dari perpestif, pemerintahan daerah dibiarkan berjuang sendiri, sebab keberhasilan daerah itu bergantung pada ledernya.

“Belum lagi regulasi, tantangan terbesar adalah regulasi. Lebih dari 40 ribu peraturan namu baru 8 yang sudah di revisi. Semakin banyak kewenangan yang ditarik ke provinsi. Sementara disisi lain kami harus cepat mengambil keputusan,” Tutur Indah Putri Indriani.

Belum lagi bagaimana, lanjutnya, kami berbicara tentang daya saing. Apa yang dilakukan pemerintah? Ini yang menajdi PR. Regulasi harus segera di harmonisasikan. Ini PR terbesar dari pemerintahan. Ruang diskersi pemerintah terbatas sebab regulasi membatasi.

“Saya ikut mengapresiasi. Ini hasilnya tidak bisa disimpan sendirian,Makassar ini sebagai cermin dalam memahami apa itu MEA, bukan hanya sekadar tau saja. Sebab 70 persen cermin Sulsel ada pada Makassar,” tutup Indah.


BACA JUGA