Makassar, GoSulsel.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berupaya mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan. Salah satunya dengan mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat sipil dalam agenda reformasi birokrasi di Makassar.

Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan, selama ini keterlibatan masyarakat sudah cukup tinggi. Termasuk memantau sepak terjang aparat pemerintah kota yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kalau tidak ada keterlibatan publik, tidak mungkin adipura bisa kita raih. Karenanya kita terus dorong termasuk persoalan sampah dan pelayanan publik, warga langsung melaporkan ke saya,” ujarnya, Senin (28/12/2015).

Salah satu contoh keterlibatan publik, katanya, yakni adanya ruang sidang penentuan Peraturan Walikota (Perwali). Setiap akan menerbitkan Perwali di Makassar, mesti melalui proses sidang dengan keterlibatan masyarakat di dalamnya.(*)

---