Halaman 1

Makassar,GoSulsel.com Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia menilai naskah akademik Ranperda rencana tata ruang kawasan strategis provinsi (KSP) merupakan akal-akalan Pemprov Sulsel. DPRD dikibuli untuk merencanakan dan melegalkan korupsi proyek tanpa landasan hukum.

“Ada beberapa hal yang menjadi temuan kita terkait dengan hal ini yakni proyek CPI tidak masuk dalam RPJMD Pemprov Sulsel 2008-2013, yang kedua adanya pengalihan nama proyek dari ECP (Equibrium Center Park) ke CPI tanpa aturan yang jelas,” kata Koordinator Advokasi Masyarakat Sipil KOPEL Indonesia, Musaddaq saat Konfrensi Pers di Kantornya di Jalan Batua Raya, Senin (11/01/2016).

Musaddaq mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan mega proyek CPI sebesar Rp 164 M lebih itu, telah bertentangan visi Pemprov Sulsel tahun 2008-2013 yaitu Sulsel sebagai provinsi sepuluh terbaik dalam pemenuhan hak dasar, seharusnya anggarannya dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan dan pendidikan disejumlah daerah di Sulsel.

Musaddaq menambahkan sampai saat ini belum ada anggaran pemerintah pusat yang masuk dalam pembangunan proyek CPI. Musaddaq menilai hal tersebut berkontradiktif dengan janji Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo tahun 2009 yang mengatakan pembangunan proyek CPI dengan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat.

Halaman 2

“Ini artinya gubernur telah banyak membuang duit rakyat sebesar 141 Miliar karena ternyata dari awal tidak ada kepastian dana dari pusat,” ujarnya.

Lanjut dia SYL juga dinilai telah melanggar UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan nasional, kepala daerah harus bertanggung jawab terhadap perencanaan daerah dan menjaga konsistensinya. Sementara CPI tidak masuk dalam agenda pembangunan Sulsel tahun 2008-2013 sebagaimana dalam RPJMD Sulsel 2008-2013 itu.(*)

---