Halaman 1

Makassar, GoSulsel.com – Pemerintah Sulawesi Selatan (Sulsel) selalu disalahkan atas rendahnya efektivitas kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah Provinsi dianggap masih perlu membenahi banyak hal. Deretan persoalan itu antara lain angka kemiskinan, pengangguran, rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM), dan tingginya gini ratio.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel, Alfiker Siringoringo, pada diskusi Hari Bakti Perbendaharaan. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Keuangan Negara II Lantai 6, Jl Urip Sumoharjo, Kamis (14/01/2016).

Pihaknya mengakui, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir 2015 mencapai Rp 19,4 triliun atau 88,36 persen dari total Rp22 triliun. Artinya, masih ada dana yang tak terserap sebesar Rp 2,6 triliun.

“Tidak efektif disebabkan salah satunya karena realisasi anggaran yang menumpuk pada akhir waktu, membuat hilangnya momentum pertumbuhan ekonomi. Kemudian, rendahnya penyerapan dalam pembangunan infrastruktur. Semestinya, pembangunan bandara yang ada di Makale itu dipercepat. Belum lagi adanya blokir dana anggaran di 2015,” jelasnya ketika memberikan presentasi.

Dana Blokir 2015 terbagi jadi 2, yaitu belanja modal sebesar Rp 160,31 miliar dan belanja barang senilai Rp 11,87 miliar. Ia juga menerangkan, bahwa belanja cenderung hanya untuk menghabiskan anggaran.

Halaman 2

Tak hanya itu, sistem pengendalian selama ini dianggap tidak efektif. Akibat pengendalian yang rendah terhadap aset dan kas, ketidakefektifan penggunaan aset, pembengkakan utang dan risiko yang tidak terdeteksi dalam akuntansi, tidak adanya hubungan antara analisis ekonomi dengan output organisasi, dan beban penyusutan yang tak diperhitungkan.

“Olehnya itu, perlu adanya pengembangan sistem pelaporan yang berperan sebagai sistem pengendalian yang efektif. Saatnya beralih pada sistem akuntansi berbasis akrual,” tegasnya.

Ia mengaku, pihaknya mencoba menciptakan solusi melalui
berbagai inovasi seperti otomasi administrasi penerimaan negara dengan implementasi MPN G2 yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak, wajib bayar, dan wajib setor dalam melakukan pembayaran kepada negara.(*)

---